ISU membanjirnya tenaga kerja dari Tiongkok menjadi viral menghebohkan di sejumlah media sosial akhir-akhir ini, dengan versi, pemahaman dan bumbu-bubu yang diimbuhkan sesuai selera dan motif pemosting tentunya.
Ada yang menyebutkan, Tiongkok sudah memasukkan 10 juta pekerjanya ke Indonesia. Bisa dibayangkan. Jika berita itu benar, berarti jumlahnya hampir sama dengan jumlah penduduk Jakarta. Di bus-bus, di warung-warung, perumahan dan di jalan-jalan, dimana-mana warga mestinya akan berpapasan dengan mereka.
Masuknya pekerja gelap, memang masalah yang perlu ditangani karena kehadiran mereka bisa merebut peluang bagi pekerja lokal yang semakin sempit, tetapi masyarakat juga harus waspada agar tidak keliru dan lebai mereponsnya, terkecoh provokasi atau politisasi para hoaxer.
Presiden Jokowi (27/12) juga menyerukan pada semua pihak agar tidak menyebarkan berita ysng tidak didukung data. “Kalau nggak didukung data, jangan asal ngomong. Ini kan meresahkan masyarakat, “ ujarnya.
Yang termakan Hoax tidak hanya rakyat jelata, tetapi juga para politisi, pengamat bahkan kalangan parlemen. Komisi IX DPR, agar tidak terkesan “lelet”, langsung membentuk Panitia Kerja (Panja) terkait masalah tenagakerja asing.
Hasilnya, Komisi IX mengusulkan agar pemerintah meninjau kembali peraturan bebas visa yang kerap dimanfaatkan pencari kerja asing dan penambahan jumlah pengawas di Depnaker.
Pengawasan terhadap pendatang gelap dari pelabuhan-pelabuhan rakyat yang tersebar lokasinya memang sulit dilakukan, apalagi Imigrasi hanya memiliki 131 pos pengawasan, termasuk 29 pos di sejumlah pelabuhan dan 68 pos lintas batas.
Menurut catatan Ditjen Imigrasi, pada 2016 tercatat 27.254 WNA dari Tiongkok yang memegang surat Keterangan Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau surat izin kerja.
Lebih menyeramkan lagi! Diantara para pekerja ilegal itu, seperti yang disebutkan di sejumlah medsos, konon ada pula anggota militer Tiongkok, sehingga praktis Indonesia sudah ’’diduduki’’ oleh negara tirai bambu itu.
Jangan-jangan di medsos ada postingan yang mengait-ngaitkan latihan perang-perangan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan pekan ini dengan hoax “serbuan” pekerja Tiongkok ke Indonesia. AL Tiongkok menampilkan kapal induk pertama buatannya, Liaoning yang mampu mengangkut puluhan jet tempur .
“Agaknya terlalu jauh dan mengada-ada lah, jika kegiatan itu dikait-kaitkan dengan kehadiran buruh ilegal Tiongkok, dan dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan Indonesia”
Isu SARA, mainan Hoaxer
SARA adalah isu yang mudah dimainkan para hoaxer guna menyulut emosi massa. Ada postingan medsos menyebutkan, jika RI dikuasai kelompok pro-Tiongkok nanti, rakyat dipaksa pindah agama, dikait-kaitkan dengan isu dugaan penistaan agama dengan memutar balikkan Surat Al maidah ayat 51.
Dikeluarkannya lembaran uang kertas baru oleh Bank Indonesia baru-baru ini juga “digatthuk–gathukke” atau dicocok-cocokkan dengan isu pekerja gelap Tiongkok, seolah-olah Indonesia terus merapat, proses menjadi bagian dari Tiongkok. Padahal, tampilan uang kertas baru itu lebih mirip mata uang Euro ketimbang RMB (Yuan).
Terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS mungkin bisa menjadi salah satu contoh kekeliruan sebagian publik menyikapi persoalan . Kata-kata pedas yang dilontarkan Trump saat kampanye, khususnya terhadap kaum imigran, diartikan , AS akan memerangi negara atau orang-orang Islam.
Mungkin saja kebijakan Trump lebih proteksionistis dan lebih fokus pada masalah dalam negeri ketimbang pendahulu-pendahulunya, tetap bukan berarti di tengah kongres dan senat, pers, dan masyarakat AS yang sudah hidup di alam demokrasi ratusan tahun itu, ia bisa berbuat semena-mena.
Kisah sukses penyebaran berita palsu (hoax) yang memicu tragedi jatuhnya ribuan korban jiwa akibat konflik berdarah antara suku Hutu dan Tutsi di Rwanda terjadi pada dekade 90-an.
Agitasi, hasutan dan provokasi yang dikobarkan terus-menerus melalui Radio Tanah Seribu Bukit terhadap suku Tutsi memicu aksi genosida atau pembantaian oleh lawannya, etnis Hutu.
Cari pembenaran bukan kebenaran
Psikolog Sosial Universitas Indonesia, Roby Muhammad menilai, di tengah lubernya informasi di medsos,saat ini orang cenderung berupaya mencari pembenaran pemikirannya, bukan mencari kebenaran dari sudut pandang yang berbeda.
Medsos, ujarnya, malah mengerdilkan orang untuk berkompetisi dalam gagasan, karena hanya dimanfaatkan untuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Apalagi, di medsos, tidak ada editing atau penyaringan, sehingga tersaji apa adanya, bahkan sering ditambahi bumbu-bumbu sesuai selera pemostingnya.
Sedangkan Psikolog Pendidikan Universitas Surabaya Anindito Aditomo berpendapat, rendahnya literasi digital menyebabkan orang tidak memverifikasi lagi tulisan yang diunggah di medsos.
Sebagian orang lebih mengedepankan sikap emosional yang diekspresikan secara lebih vulgar atau ekstrim di medsos ketimbang dari yang bisa disampaikan langsung di depan publik, karena tidak berisiko.
Jika masyarakat mempercayai serbuan pekerja Tiongkok dan mereka mencurigai setiap warga negara itu yang berada di lingkungannya, tentu hal ini akan mengganggu kampanye wisata yang sedang digalakkan untuk menggaet warganegara negeri tirai bambu tersebut.
Jangan percaya begitu saja terhadap postingan medsos. Cari referensi, tanya pada orang yang tepat, gali informasi dari berbagai media, pihak atau instansi berwenang, dan gunakan akal sehat serta logika!
