KEMENANGAN telak ulama moderat sekaligus presiden petahana Hassan Rouhani dari rivalnya, tokoh garis keras Ebrahim Raisi pada pilpres Iran Jumat lalu (19/5) mencerminkan kehendak rakyat yang menentang politisasi agama di negeri para mullah itu.
Rouhani yang menjanjikan lebih kebebasan dan keterbukaan unggul dengan meraup 57 persen perolehan suara, sementara Raisi hanya mampu mengumpulkan 38 persen suara.
Secara blak-blakkan, Rouhani dalam kampanyenya mengingatkan langsung lawannya, Raisi untuk tidak memanfaatkan agama untuk meraih kekuasaan.
“Anda bisa memfitnah saya sesuka anda, bahkan sebagai hakim agama anda bisa menerbitkan surat perintah penahanan, tapi jangan manfaatkan agama guna meraih kekuasaan, “ demikian Rouhani saat berkampanye mengingatkan.
Sebaliknya, kubu Raisi mengiritik, kesepakatan program nuklir dengan pihak Barat yang dilakukan di era kepemimpinan Rouhani pada 2015 belum mampu mengatrol pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja serta mendorong investasi.
Raisi yang didukung pasukan elit Garda Revolusi dan milisi Basij, sebaliknya secara gamblang menjanjikan, jika memenangi pilpres, akan membangkitkan kembali nilai-nilai Revolusi Iran 1979 dan menyatakan tidak memerlukan bantuan asing.
Dari 41,2 juta lembar kertas suara yang masuk, Rouhani berhasil mengumpulkan 41, juta suara. Jumlah penduduk Iran yang memiliki hak suara sebanyak 56,4 juta orang, sedangkan tingkat partisipasi warga mencapai 73 persen.
Kemenangan Rouhani selain membuka harapan baru bagi rakyat Iran mengenyam kebebasan dan keterbukaan lebih baik lagi, pada gilirannya memberikan kesempatan bagi negeri yang nyaris terisolasi dari komunitas internasional, terutama Barat pasca Revolusi Iran pada 1979 untuk menjalin kemitraan.
Berdasarkan sistem ketatanegaraan Iran, presiden adalah jabatan eksekutif kedua yang paling berkuasa setelah pemimpin tertinggi agama dan politik, saat ini dipegang Ali Khamenei, yang memiliki otoritas memutuskan isu-isu penting kenegaraan.
Pilpres di Iran, paling tidak bisa dijadikan salah satu referensi bagi Indonesia yang akan menggelar pilkada serentak pada 2018 dan pilpres pada 2019. (AP/NS)
