SEOLAH-OLAH tak mengenal lelah dan tanpa henti Presiden Joko Widodo menyerukan dan mengingatkan segenap elemen bangsa untuk menjaga dan merawat persatuan serta melawan setiap upaya memecah belah NKRI.
Jika tidak ada asap tentu tak ada api, “ ungkap pepatah lama. Tentu ada alasan kuat di balik pernyataan-pernyataan presiden itu.
Harus diakui, keterbelahan atau polarisasi antarwarga yang terjadi pra sampai pasca pilkada DKI Jakarta sejak September 2016 membuat nalar sebagian publik menjadi majal karena keterpihakan dilandasi posisi “kita”, “kami” dan “mereka”, bukan didasari rasionalitas, apalagi “fairness”.
Situasi seperti itu sangat rawan, karena keluguan publik di akar rumput, mudah disulut oleh dan kepentingan elite tertentu dengan menjungkir balikkan logika yang tanpa disadari menciptakan mudharat bagi persatuan dan kesatuan bangsa.
“Stop sudah!, sekarang hentikan saling menjelekkan, saling hujat dan saling fitnah. Kita harus maju ke arah yang produktif, memasuki era lebih optimistis, “ kata Jokowi.
Di tempat terpisah ia kembali mengingatkan, saat ini tidak zamannya lagi, suatu negara besar mengalahkan negara kecil atau negara kuat mengalahkan yang lemah. Yang terjadi, menurut Jokowi, negara yang bergerak lebih cepat, lebih gesit, akan mengalahkan yang lamban atau lelet.
Kesal karena seruannya tidak digubris, Jokowi, sosok dari Solo yang dikenal santun, merakyat dan tidak suka gaduh itu, di depan pimpinan media massa baru-baru ini tampak geram dan berjanji untuk tidak membiarkan (hidup-red) organisasi yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD ‘45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.
“Yang melawan konstitusi akan digebuk, “ serunya seraya menambahkan, kebebasan berserikat dan berkumpul dilindungi, sepanjang masih dalam koridor konstitusi.
Gunjang-ganjing panggung politik nasional beberapa bulan terakhir ini tidak saja terasa di dalam negeri, tetapi menjadi sorotan sejumlah media global, LSM, Uni Eropa maupun Komnas HAM PBB, mengingat Indonesia sejauh ini menjadi model pertumbuhan demokrasi di negara berkembang.
Citra dan kredibilitas RI terkait demokratisasi dan pluralisme, menurut pakar hubungan internasional, Alexius Jemadu, bisa terdegradasi akibat aksi hujat-menghujat, saling fitnah dan melontar ujaran kebencian yang mewarnai kancah politik nasional pra sampai pasca Pilgub DKI Jakarta.
“Jika temuan-temuan (politisasi identitas dan agama-red) dibiarkan, akan menjadi preseden buruk, karena akan terulang kembali dan secara permanen dimanfaatkan oleh para politisi untuk kepentingan mereka, “ ujarnya.
Bukan intervensi
Walau memiliki kedaulatan hukum, menurut Jemadu, RI tidak perlu reaktif dengan menganggap pihak luar mencampuri urusan internal, mengingat citra politik di mata internasional memang harus mengacu pada prinsip-prinsip yang bisa diterima secara universal.
“Jika menyimpang, akan terjadi aksi masif dan yang menjadi taruhannya adalah terbentuknya citra negatif , “ kata Jemadu.
Untuk itu ia mengharapkan agar Presidenj Jokowi tidak dibiarkan sendirian menyampaikan ungkapan verbal mengenai demokrasi dan pluralisme di Indonesia tanpa dibarengi segenap elemen bangsa sampai ke akar rumput.
“Jika pernyataan Jokowi tidak didukung para tokoh, elite dan segenap elemen bangsa sehingga kenyataan di lapangan berbeda, signal yang disampaikan akan meragukan masyarakat internasional, “ katanya.
Setelah reformasi, menurut Jemadu, ekspektasi komunitas dunia sangat besar terhadap RI sebagai negara yang diteladani karena keberhasilannya menggabungkan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan demokrasi.
“Jadi jangan lihat dari sisi campur tangan terkait kedaulatan nasional, karena Indonesia tidak hidup sendiri, tetapi di lingkungan masyarakat global, “ ujarnya.
Menurut dia, bukan berarti pula Indonesia harus mau didikte oleh pihak luar, namun konsistensi antara tataran kebijakan normatif dengan kenyataan juga harus dijaga demi terciptanya trust atau kepercayaan dari pihak luar.
Signal yang meragukan muncul misalnya pada kasus pemidanaan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dinilai sebagian masyarakat sebagai sosok pahlawan yang dengan gigih berupaya memberantas praktek korupsi dan mewujudkan clean and good governance di lingkup Pemprov DKI Jakarta.
Senada dengan Jemadu, pengajar Hubungan Internasional Univ. Paramadina Benny Yusriza Hasbiyalloh menilai, narasi yang sering muncul di media, khususnya medsos, tidak sesuai dengan bahasa diplomasi RI yang mengangkat citra bangsa plural dan Islam moderat (Kompas 12/5).
Fenomena tersebut, ujarnya, malah menguatkan pandangan beragama yang menarik diri dari nilai-nilai kosmopolitan dan universal, seperti kebebasan berpendapat dan penegakan HAM.
Untuk itu ia mendorong agar pemerintah mengupayakan konsolidasi nasional guna menciptakan kohesi sosial yang terganggu belakangan ini.
“Upaya diplomasi untuk mempromosikan citra RI di luar negeri tidak berdampak banyak jika akar persoalan di dalam negeri tidak dituntaskan, “ ujarnya.
Para elite, tokoh agama dan masyarakat, termasuk yang berseberangan dengan Jokowi pun, seharusnya berada di satu barisan, melawan segala bentuk radikalisme dan politisasi agama demi memburu kekuasaan.
NKRI, tetap jadi pegangan!
