DHAKA—Pemerintah Bangladesh menawarkan operasi militer gabungan untuk melawan milisi Rohingya. Mereka kerap melakukan penyerangan di pos polisi/militer Myanmar yang menyebabkan serangan balik dari kubu militer. Dalih serangan balik ini yang kemudian menimbulkan kekerasan dan krisis kemanusiaan di Rakhine, yang berbatasan dengan Bangladesh.
Seorang pejabat senior Bangladesh mengaku, tawaran tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan dengan Aung Myint, pejabat sementara Kedutaan Myanmar di Dhaka pada hari Senin (28/8) kemarin. Ia dipanggil Kementerian Luar Negeri Bangladesh sebanyak dua kali dalam tiga hari terakhir karena kekerasan yang terjadi di perbatasan kedua negara. Kekerasan ini menyebabkan arus pengungsi Rohingya ke Bangladesh.
Manjurul Karim Khan Chowdhury, pejabat Kemenlu Bangladesh  mengatakan, pihaknya telah melayangkan protes kepada pemerintah Myanmar atas kekerasan di perbatasan, termasuk pengunaan istilah “bahasa Bengali” oleh pemerintah Myanmar untuk menyebut bahasa yang digunakan warga etnis Rohingya. Istilah dianggap sebagai penghinaan dan mengidentikkan mereka dengan orang-orang Bangladesh.
“Hari ini (Senin), kami memanggil CDA lagi, dan membuat sebuah proposal. Kami mengusulkan untuk meluncurkan operasi militer gabungan melawan kelompok militan dan teroris di perbatasan,” katanya seperti dilansir Kantor Berita NAM, Selasa (29/8/2017).
Chowdhury mengatakan bahwa tawaran tersebut bertujuan untuk meyakinkan Myanmar guna melakukan operasi militer. “Jika operasi gabungan dilakukan, teroris dan militan tidak akan bisa lari menyeberangi perbatasan,” katanya.
