JENEWA – PBB mengatakan pihaknya tidak dapat menerima dengan keadaan kurangnya akses kemanusiaan diberikan oleh pemerintah Myanmar ke negara bagian Rakhine.
“Akses yang kita miliki di negara bagian Rakhine utara tidak dapat diterima”, kepala kantor kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mark Lowcock, mengatakan kepada wartawan di Jenewa, dilansir AFP.
Sebuah tim kecil PBB mengunjungi wilayah yang dilanda krisis tersebut di sebagian besar tempat tinggal umat Buddha di Nepal dalam beberapa hari terakhir dan menggambarkan penderitaan yang tak terbayangkan.
Myanmar memiliki akses yang terkontrol dengan ketat ke negara tersebut sejak bulan lalu ketika serangan militan Rohingya memicu sebuah serangan tentara yang telah mengirim 515.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.
Lowcock mengatakan bahwa dia yakin sebuah tim tingkat tinggi akan bisa mengunjungi daerah tersebut dalam beberapa hari ke depan.
Dia mengulangi seruan PBB agar pemerintah mengizinkan akses tanpa hambatan dan tidak terkekang.
PBB memiliki “kapasitas substansial” di Myanmar yang dapat dengan cepat dikirim ke daerah Rakhine utara setelah izin diberikan kepadanya.
Sebuah penghitungan resmi Myanmar mengatakan ratusan orang tewas saat kekerasan menyerang komunitas terpencil, termasuk Rohingya.
Orang Hindu dan etnis Rakhine juga termasuk di antara korban tewas yang diduga dibunuh oleh militan Rohingya.
Kelompok hak asasi manusia mengatakan jumlah korban tewas sebenarnya jauh lebih tinggi, terutama di kalangan orang Rohingya, sementara PBB telah melabeli operasi militer sebagai “pembersihan etnis” terhadap kelompok Muslim tersebut.
