Presiden Trump Menyulut Bara Api di Timteng

BERGEMING dari seruan dan peringatan dunia termasuk negara sekutu-sekutunya, Presiden Donald Trump “ngotot” mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memutuskan segera memindahkan  kedubesnya dari Tel Aviv ke sana.

Keputusan kontroversial yang diambil Trump selain kontradiktif dengan peran AS sebagai juru damai selama ini, dan mematikan langkah untuk mengakhiri konflik berkepanjangan Israel – Palestina yang sudah berjalan hampir 70 tahun

Keputusan yang diambil Trump sebenarnya juga bukan hal yang mendadak karena dalam kampanye pada Pemilu lalu, Trump juga menyatakan janji dan komitmennya untuk memindahkan kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem .

UU AS yang ditandatangani Presiden Bill Clinton pada 1995 menyebutkan pula,  pemerintah harus memindahkan kantor kedubesnya d Tel Aviv ke Jerusalem kecuali jika presiden menggunakan hak prerogatif (diperbarui tiap 6 bulan) untuk tidak melaksanakannya dengan alasan keamanan nasional.

Reaksi keras atas keputusan Trump muncul tidak saja dari kalangan negara Arab, tetapi juga komunitas dan negara-negara Islam atau negara dengan mayoritas berpenduduk muslim, bahkan juga sekutu-sekutu AS.

Keputusan sepihak AS menyulut kemarahan sejumlah pemimpin dunia dan kawasan karena dinilai merusak proses perdamaian di Timur tengah, meningkatkan aksi terorisme dan ekstremisme, sedangkan di dalam negeri, publik menilai kebijakan itu akan memperlemah posisi AS di kancah dunia.

Sekjen PBB Antonio Guterrez menegaskan, setiap aksi sepihak akan merusak proses perdamain Israel – Palestina dan bagi dia, di tengah kecemasan luar biasa saat ini, tidak ada alternatif selain solusi dua negara (Israel dan Palestina-red).

“Tidak ada rencana B, “ tandasnya  (maksudnya cuma ada satu solusi-red).

 

Lukai Perasaan Umat Islam

Sedangkan Raja  Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz menilai, ulah Trump hanya akan meningkatkan ketegangan baru di Timur Tengah serta melukai perasaan umat Islam Dunia.

Liga Arab berjanji akan menggelar sidang darurat, Sabtu (9/12) dan  menganggap keputusan Trump jelas-jelas menunjukkan  sikap permusuhan terhadap umat Islam, Kristen,  bangsa Arab dan Palestina.

Ketua Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan yang negaranya termasuk anggota Perjanjian Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dipimpin AS, menyerukan penyelenggaraan OKI di Istanbul, 13 Desember.

Paus Fransiscus yang juga menyebut Yerusalem Timur sebagai kota pendudukan menyerukan kepada semua pihak yang bertikai untuk berkomitmen dan menghormati kesepahaman internasional dan resolusi PBB yang telah dikeluarkan terkait kota Jerusalem.

Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Perancis Emanuel Macron pada intinya menyatakan tidak akan mengikuti langkah AS dan menyesalkan aksi sepihak AS yang disebutkan sebagai “menyulutkan api  ke bensin” dan tetap menghendaki solusi dua negara .

Sementara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah pemimpin Arab dan lainnya untuk melobi Trump agar membatalkan keputusannya.

Fraksi-fraksi di Palestina juga menyerukan warganya untuk melancarkan Hari Kemarahan rakyat selama tiga hari untuk memprotes aksi Trump, sedangkan kelompok garis keras Hamas siap mengobarkan intifada (perang besar).

Ucapan senada yang mencela keputusan Trump disuarakan pula a.l. oleh para pemimpin Jordania, Mesir, Uni Eropa termasuk Jerman dan Perancis, juga China dan Rusia.

 

Hubungi Pemimpin Arab

Presiden Trump dilaporkan sebelumnya menghubungi langsung pemimpin Arab seperti Raja Arab Saudi Salman Abdulaziz, Raja Jordania Abdullah-II, Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Raja Maroko Muhammad VI untuk menyampaikan sikapnya terkait Jerusalem

Presiden Joko Widodo menyatakan, Indonesia mengecam keras aksi sepihak AS dan meminta agar keputusan AS mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem dibatalkan.

Rakyat Indonesia, ujarnya, konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina menuju kemerdekaan, sementara RI akan mendesak OKI dan DK PBB segera menggelar sidang darurat membahas langkah AS tersebut.

Wapres Jusuf Kalla usai menerima Dubes AS Joseph R Donovan, Rabu (6/12) mengemukakan, yang dilakukan AS akan memperumit  proses perdamaian di Timteng.

Sementara Menlu Retno LP Marsudi menilai, proses perdamaian Israel – Palestina, dalam bahaya jika AS bersikeras atas pengakuannya pada Jerusalem sebagai ibukota Israel.

Kota Jerusalem Barat diduduki Israel pada Perang Arab – Israel 1948, kemudian merebut Jerusalem Timur – lokasi masjid al-Aqsa –  yang disebut oleh PBB dan masyarakat internasional sebagai  kota pendudukan,  pada Perang Arab- Israel 1967.

Status Jerusalem termasuk terkait isu permukiman Yahudi, pengungsi Palestina dan tapal batas Israel – Palestina,  berdasar Kesepakatan Oslo 1993 yang digalang AS, akan ditentukan dalam perundingan final Israel –Palestina.

Alih-alih terus mengupayakan penyelesaian isu Israel – Palestina yang bagai “duri dalam daging” perdamaian di Timur Tengah, sikap Trump mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel dan memindahkan kedubesnya ke sana, mengobarkan “bara api” konflik baru.

“Siapa menabur angin, akan menuai badai, “ ungkap pepatah lama.

(AFP/AP/Reuters/ns)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement