PLO dan Fatah Berharap Negara Dunia Tak Gentar Hadapi Ancaman AS

YERUSALEM – Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Fatah pada hari Kamis (21/12/2017) mengecam ancaman Trump untuk memotong bantuan ke negara-negara yang memberikan suara menentang keputusannya mengenai Yerusalem.

Hanan Ashrawi, seorang anggota eksekutif PLO, mengutuk dakwaan Duta Besar PBB untuk PBB kepada wartawan PBB, Nikki Haley, bahwa dia mengancam untuk tidak memberikan suara menentang keputusan tersebut.

“Kami tidak akan menyerah, kami tidak akan takut. Kami percaya bahwa anggota Majelis Umum PBB akan melindungi komitmen politik dan hukum mereka terhadap masalah Palestina dengan mayoritas,” ungkapnya, dilansir Anadolu.

Fatah, salah satu gerakan politik terkemuka Palestina, juga mengecam ancaman tersebut.

Juru bicara Fatah Osama al-Qawasm menggambarkan ancaman Trump sebagai pemerasan dan serangan terhadap kedaulatan negara-negara anggota. Dia juga berharap negara-negara dunia akan menghadapi ancaman AS.

Kurang dari dua minggu setelah Washington mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel dan memulai proses untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv, AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menolak pendirian fasilitas diplomatik di kota yang diperebutkan di Yerusalem.

Semua 14 anggota Dewan Keamanan lainnya memilih untuk mendukung resolusi yang disponsori Mesir tersebut sebelum disalahgunakan oleh veto AS. Episode Dewan bisa memberi sinyal pada pemilihan majelis umum yang miring, sebaiknya negara anggota memilih untuk mengabaikan peringatan Trump.

Majelis Umum PBB beranggotakan 193 orang akan bertemu untuk sebuah sesi khusus mengenai keputusan Trump pada 6 Desember. Tidak seperti di Dewan Keamanan, AS tidak memiliki hak veto dalam majelis.

Status Jerusalem telah lama dianggap sebagai isu terakhir yang harus ditentukan oleh perundingan damai Israel-Palestina dan keputusan Trump secara luas dipandang sebagai penghalang pemahaman lama.

Yerusalem Timur, yang Palestina cari untuk membuat ibukota negara mereka, telah berada di bawah pendudukan Israel sejak 1967

Advertisement