2017 baru saja terlewati dan selayaknya tidak hanya untuk dikenang, tetapi menjadi pembelajaran berharga sebagai acuan untuk berbuat lebih baik lagi menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.
Di sektor ekonomi, di tengah kelesuan global, sejumlah langkah dilakukan Presiden Jokowi yang bisa dijadikan legacy, mulai dari geliat pembangunan sejumlah ruas jalan toll, perluasan jaringan KA , MRT dan LRT di Jakarta, program toll laut dan penyamaan harga BBM di seluruh pelosok negeri.
Buah manis gencarnya derap pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang dilakukan pemerintah diharapkan nilai tambahnya dinikmati rakyat sebagai hasil pemerataan pembangunan dan juga bagi dunia usaha.
Di sektor politik luar negeri, RI, sesuai amanah UUD ’45 untuk ikut ambil dalam perdamaian dunia, proaktif mendorong negara-negara di Timur Tengah yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mendukung Palestina.
RI menentang aksi sepihak Presiden AS Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibukota Israel, dan melobi Myanmar agar berlaku lebih manusiawi pada kaum minoritas Rohingya dan juga mengulurkan bantuan kongkrit bagi mereka.
Pada bagian lain, perjuangan untuk membebaskan diri dari praktek korupsi yang telah menggerogoti segenap sendi-sendi bangsa ini tentu harus dilanjutkan bahkan ditingkatkan lagi jika tidak ingin tertinggal dari bangsa-bangsa lainnya.
Praktek rasuah makin menjadi-jadi tercermin dari jumlah pesakitan KPK sejak 2004 yakni 144 anggota DPR dan DPRD, 87 kepala daerah, 175 pejabat eselon I sampai III dan 25 kepala lembaga atau kementerian, dan lebih parah lagi, sejak 2012 menangkap tangan 12 hakim.
Dagelan dan adrama kasus Setya Novanto terkait proyek E-KTP dengan taksiran kerugian negara Rp2,3 triliun yang masih berproses peradilan diharapkan mampu menguak praktek rasuah berjemaah lembaga eksekutif, judikatif dan legislatif.
Peredaran, produksi dan penyalahgunaan narkoba beromzet Rp72 triliun yang menewaskan 6.000 orang setiap tahun – mayoritas anak muda – sudah pada level sangat membahayakan dan diduga 250 ton barang haram itu beredar, cukup dikonsumsi seluruh (257 juta) penduduk Indonesia.
Sementara itu di kancah olahraga, pada 18 Agustus hingga 2 September Indonesia (Jakarta dan Palembang) untuk kedua kalinya akan menjadi tuan rumah helat akbar Asian Games diikuti 45 negara Asia yang mengirimkan 15.000 atlitnya.
Nama RI akan dipertaruhkan di event Asian Games ini, baik penyelenggaraan mau pun prestasi atlit-atlitnya yang dicemaskan publik karena tersendatnya pendanaan untuk sejumlah cabang olahraga dan tidak optimalnya program latihan.
2018 wajar saja disebut tahun politik karena akan berlangsung kontestasi antarkandidat pada pilkada serentak 171 daerah yang akan digelar pada 27 Juni.
Isu “money politics” dan SARA yang sukses dimainkan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 diperkirakan akan diangkat lagi oleh parpol yang memang tidak memiliki program untuk ditawarkan dan kader berkualitas yang dijagokan.
Rasa cemas dan waswas bagi kemungkinan terburuk yang akan diraih di ajang Asian Games dan maraknya lagi isu SARA di pilkada serentak yang berpotensi memecah belah bangsa semoga cukup dijadikan peringatan, tidak sampai terjadi.
