PERDANA Menteri baru Irak terpilih nanti, selain harus tokoh berasal dari aliran Syiah, pengangkatannya juga harus disetujui oleh parlemen, dan jika ditolak, presiden harus mengulang kembali tahapan pemilihan PM dari awal.
Tokoh Sunni, Mohammed al-Halbousi baru saja terpilih sebagai ketua parlemen Irak, Sabtu lalu (15/9) dengan meraih 169 suara dari 329 anggota parlemen, mengalahkan pesaingnya, mantan Menteri Pertahanan Khaled al-Obeidi yang didukung PM Haider al-Abadi.
Politik Irak nyaris lumpuh sejak pemilu legislatif 12 Mei lalu, bahkan hasil perolehan suara, baru resmi diumumkan Agustus dan sidang pertama palemen untuk memilih ketuanya baru digelar 3 September yang gagal mencapai kesepakatan.
Tugas pertama parlemen pimpinan al-Halbousi adalah menggelar pemilihan presiden baru maksimal dalam 30 hari ke depan untuk menggantikan presiden petahana Fuad Ma’sum. Presiden harus didukung minimal dua pertiga atau 220 anggota parlemen.
Kemudian, paling lambat 15 hari setelah presiden baru terpilih, presiden harus meminta parlemen mengajukan calon PM. Berdasarkan sistem pembagian kekuasaan pasca era Saddam Husein, disepakati ketua parlemen berasal dari mazhab Sunni, presiden dari etnis Kurdi dan PM dari kelompok Syiah.
PM terpilih, diberikan waktu dalam waktu 30 hari untuk memilih calon pembantu atau anggota kabinetnya yang kemudian harus meminta persetujuan parlemen. Tahapan pemilihan PM diulang lagi dariawal jika parlemen tida menyetujui komposisi kabinet yang diajukan oleh PM.
Para pengamat memprediksi, pemilihan PM bakal berjalan tidak mulus ata alot , mengingat tidak satu pun kelompok yang memiliki suara mayoritas.
Kubu pimpinan ulama Syiah kondang, Moqtada Sader yang meraih suara terbanyak di parlemen hanya memiliki 54 kursi, sementara pendukung PM Irak Haider al-Abadi 42 persen. Moqtada semula berada di belakang al-Abadi, namun setelah terjadi demo massa besar-besaran di Basra terkait krisis kesehatan, ia berpaling dari al-Abadi.
Kelompok Sadr walau pun dengan suara terbanyak, belum mencapai dua pertiga yang dipersyaratkan sebagai mayoritas hingga harus membangun koalisi dengan kelompok lain, yang sejauh ini, penjajagannya pun belum dilakukan.
Iran, tetangga Irak yang pernah terlibat perang selama delapan tahun, menyambut dengan sukacita kemenangan al-Halbousi yang walau seorang tokoh Sunni, tetapi disokong oleh kelompok Syiah pro-Iran, sementara wakilnya berada di belakang kubu Sadr.
Irak seolah-olah tidak lepas dari konflik besar, selama delapan tahun (1980 -1988) berperang melawan Iran, dipicu sengketa perbatasan yang menelan korban sekitar satu juta orang dari kedua belah pihak.
Perang Teluk I berlangsung antara Agustus ’90 sampai Feb. ’91, diawali invasi Irak ke Kuwait yang direspons koalisi internasional pimpinan AS, kemudian Perang Teluk II (2003 sampai 2011) melawan koalisi internasional yang berupaya melucuti senjata pemusnah massal Irak dan memerangi teroris.
Setelah itu pun politik di Irak diwarnai berbagai kekerasan antarfraksi yang menelan korban jiwa termasuk serentetan aksi bunuh diri di berbagai tempat dan waktu. (AP/AFP/Reuters/NS)
