RIBUAN buruh mengakhiri aksi mereka di depan Gedung DPR, Senayan, Kamis (28/8) pukul 12.50 dengan “long march” dari Gedung DPR menuju titik kumpul awal di depan Gedung TVRI di Jalan Asia Afrika .
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut usainya aksi buruh di depan Gedung DPR hari ini bukan berarti unjuk rasa selesai, karena yang dilakukan baru awal, dan mengingatkan, aksi lebih besar termasuk mogok nasional akan digelara jika tuntuyan merekat tidak diindahkan.
“Kami akan mengakhiri aksi awal ini dan akan kembali ke daerah, tapi bukan untuk pulang ke rumah, melainkan tetap melanjutkan aksi di daerah masing-masing,” kata Said.
Iqbal menyebutkan sejumlah daerah yang akan menjadi titik aksi lanjutan. “Yang di Jakarta ke Pulo Gadung, yang di Bekasi dan Cikarang ke kawasan industri,” lanjut dia.
Ia memastikan aksi buruh berskala besar tidak akan berhenti sampai di sini. Said mengaku telah berkoordinasi dengan mahasiswa untuk menyusun rencana aksi besar.
“Aksi bersama mahasiswa akan digalang lebih besar lagi bilamana DPR tidak mau mewujudkan tuntutan-tuntutan kami,” kata dia.
Siap Mogok kerja
KSPI juga mengaku siap untuk melakukan mogok kerja nasional apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. “Mogok nasional, stop produksi sehingga melumpuhkan perekonomian akan kami pilih walaupun berat rasanya,” ujarnya.
Kelompok Garda Metal dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kembali memimpin barisan tersebut. Mobil komando pun juga terlihat berada di bagian tengah barisan dan memutar lagu Internasionale.
Sejumlah kelompok buruh yang berbeda masih terlihat berada di depan gerbang utama Gedung DPR RI, melanjutkan aksi dengan duduk melingkar dan berorasi secara bergantian.
Singgung kasus Emanuel Ebenezer
Iqbal pada bagian orasinya menyinggung kasus dugaan korupsi yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Emanuel Ebenezer atau Noel dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Ia menilai, praktik korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bukanlah hal baru. “Banyak proses perizinan yang diterbitkan Kemnaker rawan disalahgunakan oleh pejabat di dalamnya, “ ujarnya.
Iqbal juga mengingatkan, KSPI ingin kasus Noel ini tidak terulang. “Kemenaker gudangnya korupsi. Agen outsourcing itu berpotensi korupsi, “ ujarnya.
Dia menegaskan, kasus dugaan korupsi di Kemnaker harus dijadikan pelajaran agar tidak ada lagi pejabat yang melakukan praktik serupa. Salah satu cara, ujarnya, adalah dengan pengesahan RUU Perampasan Aset agar Noel-Noel lainnya tidak bermunculan.
Menurut Iqbal, praktik korupsi di Kemnaker berdampak langsung pada kondisi pekerja. Karena biaya tambahan akibat pungutan dalam perizinan, bakal menambah beban perusahaan dan berujung pada kenaikan biaya yang dikeluarkan buruh.
Aksi buruh yang digelar serempak di sejmlah kota porvinsi dilakukan untuk menyampaikan enam tuntutan.
KSPI mendesak penghapusan outsourcing dan kenaikan upah miimim 2026 sebesar 8,5 sampai 10 persen, stop PHK dan pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak perburuhan dengan menaikkan Penghasilan Tak Kena Pajak (PTKP) Rp7,5 juta, penghapusan pajak pesangon dan THR serta diskriminasi pajak perempuan yang menikah.
Mereka juga menuntut RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw, pengesahan RUU Perampasan Aset dan revisi RUU Pemilu dan meredesain sistem Pemilu 2029.
