PENYELENGGARAAN ibadah haji semakin mepet menjelang Hari Raya Idhul Adha 1441 H yang kemungkinan jatuh pada 31 Juli, sementara pemerintah Arab Saudi sampai hari ini belum memutuskan apa-apa.
Pasalnya, juga sampai hari ini, pandemi Covid-19 di negeri icon Islam sedunia itu belum menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan jumlah korban yang terpapar virus tersebut cenderung naik.
Bahkan belakangan ini terjadi rata-rata kenaikan sekitar 3.000 kasus baru per hari, dengan angka kematian sebanyak 1.011 orang, 132.048 orang positif terpapar Covid-19 dan 87.890 diantaranya dinyatakan sembuh (sampai 16/6).
Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud saat ini didesak untuk segera menentukan pilihan, membatalkan seluruh pelaksanaan ibadah haji tahun ini atau tetap melanjutkannya dengan kuota haji terbatas.
Masalahnya, calon jemaah haji dari manca negara termasuk Indonesia paling lambat sudah harus mulai diberangkatkan ke tanah suci akhir Juni atau awal Juli, sekitar sebulan menjelang Hari Raya Idul Adha 1441 H, diperkirakan pada 31 Juli.
Pemerintah RI sendiri sudah “lempar handuk” dan memutuskan pembatalan program haji tahun ini pada 2 Juni lalu, karena waktunya sudah mepet, tidak ada waktu lagi untuk mengejar persiapannya.
“Pandemi Covid-19 belum usai dan pemerintah Saudi belum memberikan kepastian sehingga kita tidak cukup waktu untuk menyiapkan pelayanan dan perlindungan bagi calon haji, “ kata Menteri Agama Fachrul Razi (2/6).
Kloter pertama semula dijadwalkan berangkat pada 26 Juni, padahal diperlukan waktu pengurusan visa dan akomodasi, belum lagi keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan 14 hari saat tiba di tanah suci sebagai protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.
Menurut menag, risikonya sangat besar jika calon haji dipaksakan berangkat, karena menyangkut keselamatan jiwa dan kesulitan beribadah, apalagi hal itu tidak mungkin dilakukan jika pemerintah Saudi tak kunjung membuka akses.
Bagi Saudi sendiri, pembatalan pelaksanaan haji tahun ini juga sebagai i pertaruhan, karena menjadi peristiwa pertama sejak terbentuknya pemerintah Saudi modern pada 1932.
Helat tahunan ibadah haji selain melegitimasi pamor pemerintah Saudi sebagai “Pelayan Dua Tempat Suci Islam”, juga menyetor devisa sekitar enam milyar dolar AS (sekitar Rp85 triliun) dari 2,5 jutaan jemaah yang berdatangan dari seluruh dunia.
Di tengah anjloknya pemasukan devisa dari hasil minyak yang tahun ini cuma sekitar 133 milyar dolar AS atau atau 66 persen dari tahun lalu (2019), pemasukan yang diharapkan dari penyelenggaraan haji cukup berarti.
Selain RI seperti Malaysia, Singapura dan Senegal sudah memastikan membatalkan pemberangkatan calon haji tahun ini, sedangkan negara-negara tetangga Saudi seperti Lebanon, Maroko, Mesir dan Turki masih menanti keputusan final Saudi.
Tidak hanya hitung-hitungan risiko kerugian ekonomi jika membatalkan ibadah haji, Saudi kemungkinan juga bekal mendapat kecaman dari negara-negara Islam garis keras, sebaliknya, jika tetap dilaksanakan, Covid-19 juga masih mengintai.
Sungguh, pilihan sulit bagi pemerintah Saudi. (AP/AFP/Ns)
