KESAL karena konsensus yang disepakati tidak digubris, ASEAN sepakat mengultimatum rezim Junta Militer Myanmar untuk kemungkinan dibekukan secara de facto di forum perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara itu.
Lima butir konsensus ASEAN itu sebelumnya sudah disepakati oleh Jenderal Min Aung Hlaing yang menjabat Ketua Dewan Administrasi Negara (SAC) Myanmar dalam KTT ASEAN sebelumnya yang digelar di Jakarta, April 2021.
Kelima butir konsensus meliputi penghentian kekerasan, digelarnya dialog konstruktif oleh para pihak guna memcapai solusi damai, penunjukan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar guna memfasilitasi proses dialog , penyaluran bantuan kemanusiaan dan kunjungan Utusan ASEAN ke Myanmar.
“Ada rencana untuk mengimplementasikan indikator-indikator kongkret, praktis dan dapat diukur dalam kerangka waktu tertentu guna mendukung lima poin konsensus, “ ungkap para pemimpin ASEAN dalam KTT ke-40 dan ke-41 di Phnom Penh (11/11).
Ultimatum tersebut kemungkinan memuat pencekalan perwakilan nonpolitik Myanmar dari seluruh pertemuan tingkat menlu (AMM) dan kepala negara ASEAN jika situasinya diperlukan. Melalui ultimatum tersebut, pengamat menilai, tak ubahnya bagai “lampu hijau” pembekuan “de facto” keanggotaan Myanmar di ASEAN.
Presiden Joko Widodo sendiri menilai, situasi di negara seribu pagoda itu terus memburuk sehingga RI sangat kecewa, namun juga mengingatkan, kondisi disana tidak boleh menyebabkan ASEAN tersandera.
Myanmar nyaris setiap hari dilanda demo-demo di berbagai kota oleh kelompok masa demokrasi yang menentang kudeta junta militer dipimpin Jenderal Senior Min pada 1 Februari 2021.
Min menilai pemilu yang digelar pada November 2020 dan dimenangkan oleh penyandang hadiah Nobel Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) penuh dengan kecurangan.
Sejauh ini sudah sekitar 2.300 pendemo tewas akibat aksi-aksi kekerasan militer (Tatmadaw) dan belasan ribu dijebloskan ke tahanan, termasuk Aung San Suu Kyi yang dikenai tahanan rumah.
Desakan memperluas penguncilan Myanmar dimotori oleh Presiden Jokowi, namun Thailand yang didukung Kamboja dan Laos menolaknya karena menganggap, pengucilan terhadap Myanmar sama juga dengan pembekuan de-facto.
Wait and See, apakah Myanmar berubah fikiran dengan ultimatum ASEAN, mengingat selama ini, rezim Junta didukung oleh tetangganya, China (AP/AFP/ns)
