spot_img

ASEAN Kurang Tegas Sikapi Myanmar

PARA pemimpin ASEAN, agaknya demi menjaga soliditas perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara itu, tidak menunjukkan sikap tegas atas kekejaman rezim penguasa Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Dokumen pernyataan setebal 28 halaman yang dikeluarkan di akhir KTT ASEAN ke-31 yang digelar di Filipina 12 – 14 Nov. lalu ,sama sekali tidak mencantumkan istilah Rohingya, tetapi digunakan kata ganti “orang-orang terdampak”.

Hal itu tentu saja membuat kecewa kelompok penggiat HAM yang sebelumnya mendesak agar ASEAN bersikap lebih tegas lagi terhadap rezim junta militer Myanmar yang dinilai telah melakukan sejumlah aksi kekejaman terhadap etnis minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine.

Paling tidak, sekitar 600.000 etnis Rohingya di Rakhine melarikan diri dari aksi persekusi aparat kamanan – sebagian menemu ajalnya di laut atau sungai – pasca konflik 25 Agustus lalu.

Bermula dari penyerangan oleh kelompok militan Rohingya terhadap pos-pos aparat keamanan Myanmar, dilancarkan operasi militer diwarnai berbagai kasus pelanggaran HAM terhadap warga sipil Rohingya  di wilayah itu.

PBB dan para penggiat HAM juga mengritik keras kekejaman sebagian serdadu Myanmar yang dilaporkan memperkosa, membunuh dan menyiksa , bahkan melakukan tindakan sangat keji yakni mengubur hidup-hidup korbannya.

Pemantau HAM (HRW) yang memfokuskan diri pada laporan mengenai penggunaan kekerasan juga menyimpulkan, aksi kekerasan dan serangan yang dilancarkan aparat keamanan Myanmar dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut hasil pemantauan HRW, terjadi eskalasi aksi pemerkosaan yang menjadi kebiasaan   menyimpang yang dilakukan anngota militer Myanmar sehingga sejumlah perempuan Rohingya yang disakiti secara brutal mengalami trauma.

Sistematis

Museum holocaust AS dan kelompok pembela HAM A sia Tenggara Fortify Right yang melakukan kajian terkait isu Rohingya juga mencatat terjadinya eskalasi serangan secara sistematis terhadap etnis Rohingya.

Ironisnya lagi, pemimpin de facto Myanmar dan juga penyandang hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyii pada 1999 bersuara keras dan mendesak ASEAN untuk bersikap keras terhadap pemerintah negaranya.

Saat itu Suu Kyi bahkan menuding, prinsip untuk tidak saling mencampuri urusan dalam negeri diantara negara ASEAN membuat perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara itu tidak mampu menyelesaikan persoalan Rohingya.

Namun Suu Kyi yang saat ini menjabat Penasehat Negara dan mewakili Myanmar dalam KTT ASEAN ke-31dikritik komunitas internasional karena tidak bergeming atas aksi kekerasan militer Myanmar terhadap Rohingya, bahkan sejumlah kalangan juga meminta penghargaan Nobel yang disandangnya dicabut.

Alasan lain melunaknya sikap ASEAN, menurut peneliti CSIS Evan A Laksmana, kemungkinan karena ASEAN yang dimotori RI berusaha menghindari pernyataan keras terhadap Myanmar agar misi-misi kemanusiaan yang sedang dilakukan di wilayah Rakhine bisa terus berlangsung.

Maksudnya, jika rejim penguasa Myanmar “mutung”, tidak mengijinkan masuk misi kemanusiaan ke wilayah Rakhine, yang akan menjadi korbannya tentu lagi-lagi etnis Rohingya.

Perjalanan agaknya masih bagi etnis Rohingya untuk bisa menikmati kehidupan  normal, bebas dari penindasan . (AFP/AP/Reuters/ns)

 

 

 

 

spot_img

Related Articles

spot_img

Latest Articles