JAKARTA – Pemimpin Inggris, AS, Prancis, Kanada dan Australia kompak mendesak pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk menghentikan kekerasan terhadap Rohingya.
Desakan tersebut disampaikan menjelang pidato nasional yang akan disampaikan Aung San Suu Kyi, Selasa, (19/9/2017). AS menilai ini merupakan momen yang menentukan bagi pemimpin de facto Myanmar.
Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, mendapat kecaman yang meningkat selama sebulan terakhir karena lebih dari 410.000 orang Rohingya telah meninggalkan Myanmar ke negara tetangga Bangladesh, melarikan diri dari apa yang disebut PBB sebagai pembersihan etnis.
Mereka yang telah melarikan diri menceritakan pembunuhan tanpa pandang bulu, pemerkosaan, penyiksaan dan pembakaran oleh pasukan keamanan Myanmar di Negara Bagian Rakhine, tempat mayoritas Rohingya tinggal.
Pertemuan tersebut ddihadiri menteri Kanada, Denmark, Turki, Australia, Indonesia, Swedia, Bangladesh, Amerika Serikat dan seorang perwakilan dari Uni Eropa.
Dalam sebuah pernyataan setelah itu, Johnson mengatakan, “Myanmar telah mengalami kemajuan menuju demokrasi dalam beberapa tahun terakhir, namun situasi di Rakhine merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang mengerikan sehingga menjadi noda dari reputasi negara tersebut”.
“Sangat penting bagi Aung San Suu Kyi dan pemerintah sipil Myanmar menghentikan pelanggaran ini,” katanya.
Dikutip dari Al Jazeera, kekerasan di Myanmar dimulai pada 25 Agustus setelah para pejuang Rohingya menyerang lebih dari 30 pos polisi dan tentara, yang memicu tindakan keamanan terhadap orang Rohingya.
