AUSTRALIA- Dokumen Kepemerintahan yang menyatakan penyaringan terhadap korban kemanusiaan dari Suriah dan Irak harus ditingkatkan, menimbulkan kecaman dari partai oposisi dan warga Lebanon khususnya yang rentan terkadap ekstrimisme. Dokumen kabinet yang sensitif tersebut bocor ke Australian Broadcasting Corporation ( ABC ) pada hari Kamis waktu setempat.
Pada dokumen tersebut tertulis bahwa pemerintah harus memberlakukan peningkatan penyaringan tambahan untuk 12.000 pengungsi Suriah dan Irak yang ditetapkan untuk bermukim kembali di Australia sebagai bagian dari respon negara ke pengungsi krisis di Timur Tengah .
“Diperkirakan beberapa dari pengungsi ini akan membawa isu, kepercayaan, asosiasi yang membuat mereka menganjurkan atau terlibat dalam kekerasan bermotif politik atau komunal ,” kata dokumen yang bocor tersebut.
Dokumen yang dipersiapkan oleh Departemen Irigasi tersebut ternyata juga menyatakan bahwa peningkatan proses skrining harus diperluas ke daerah lain.
Namun menurut berita yang dimuat Aljazeera (5/2/2016), Perdana Menteri Malcolm Turnbull dan Menteri Imigrasi Peter Dutton berkilah bahwa mereka belum membaca dokumen yang bocor tersebut.
“Saya hanya bisa mengatakan bahwa kami sebagai pemerintah akan terus memastikan bahwa kita melakukan segala yang kami bisa untuk menjaga Australia aman. Dan kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan bahwa kita mempertahankan kontrol perbatasan kita , ” kata Turnbull Adelaide di stasiun radio 5AA.
Sedangkan Juru bicara imigrasi Partai oposisi Buruh Richard Marles, mengatakan bahwa kebijakan imigrasi tersebut merupakan diskriminasi yang menimpa para korban kemanusiaan.
“Jika ini merupakan apa yang diinginkan oleh pemerintah, itu berarti kita kembali ke masa lalu yang sangat gelap,” pungkas Richard.
Sejauh ini baru ada 20 pengungsi yang berada di bawah program peningkatan skrining tersebut.
Pada bulan September 2015 tercatat 12.000 pengungsi yang masuk ke Australia. Hingga awal tahun 2016 setidaknya ada 13.750 pengungsi yang menetap di Australia.
