JAKARTA, KBKNEWS.id – Sebanyak 326 kepala sekolah SMA dan SMK di Sulawesi Selatan dikabarkan berencana mengundurkan diri setelah muncul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Informasi tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi E DPRD Sulsel.
Dalam rapat tersebut disebutkan, sebanyak 128 kepala sekolah diminta mundur pada tahap pertama dan 198 kepala sekolah pada tahap kedua, sehingga total mencapai 326 orang. Kebijakan itu diduga berkaitan dengan temuan BPK mengenai dugaan kesalahan pengelolaan dana BOS di sejumlah sekolah.
Padahal, BPK telah merekomendasikan penyelesaian melalui mekanisme pengembalian kerugian, dan rekomendasi tersebut disebut sudah ditindaklanjuti oleh para kepala sekolah yang bersangkutan.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, meminta Dinas Pendidikan Sulsel menghentikan proses penandatanganan surat pengunduran diri kepala sekolah. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menimbulkan polemik dan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Ia menegaskan persoalan temuan BPK seharusnya dianggap selesai karena dana yang menjadi temuan telah dikembalikan sesuai rekomendasi.
DPRD juga meminta Disdik Sulsel mencari solusi yang tidak merugikan pihak mana pun serta segera melaporkan perkembangan persoalan ini kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
Menurut DPRD, pengunduran diri massal bukanlah jalan keluar yang tepat, terlebih menjelang pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ajaran 2026/2027. Disdik Sulsel diharapkan dapat menyelesaikan polemik tersebut secara bijak agar tidak mengganggu stabilitas dunia pendidikan di daerah.
