Ayo Bersih-Bersih Birokrasi dan BUMN!

Pemerintah sedang menyusun rencana perombakan birokrasi, sementara Menteri BUMN Erick Thohir langsung menggebrak dengan mencopot seluruh deputi menteri dan sekretaris kementerian BUMN.

PUBLIK menanti gebrakan Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk melakukan perombakan besar-besaran di jajaran birokrasi seperti dijanjikan Presiden Joko Widodo di awal periode II kepemimpinannya (2019 – 2024).

Reformasi yang diinginkan Jokowi, menurut Menpan dan RB Cahyo Kumolo usai menemui presiden (19/11), bukan sekedar di permukaan seperti yang dilakukan di masa lalu, tetapi hingga menusuk “jantung” dan dilakukan dengan cepat sesuai skala prioritas.

Penataan yang akan dilakukan, dilakukan di hulu mau pun hilir, diawali mekanisme perekrutan CPNS, perbaikan manajemen kinerja, perampingan organisasi kepemerintahan a.l. dengan tidak lagi merekrut tenaga administrasi dan memangkas jenjang eselon dari lima menjadi dua saja.

Perampingan birokrasi disasar untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif sehingga mampu mendorong efisiensi pelayanan publik terutama dalam perijinan investasi.

Menurut catatan, saat ini ada 4.286.918 ASN di berbagai instansi di seluruh Indonesia, 10,73 persen (459.986) berstatus struktural , lebih separuhnya (50,17 persen) atau 2.150.747 Fungsional Tertentu dan 39,1 persen atau 1.676.185 Fungsional Umum.

Dari jumlah total ASN tersebut, sekitar 1,6 juta tenaga administrasi yang merangkap menjadi tenaga pendidikan atau kesehatan akan dikurangi, diseleksi dan dididik namun perlu digaris bawahi, tidak perlu dicemaskan, karena tidak bakal ada pemberhentian massal.

Mendagri menjamin, perampingan birokrasi tidak lah berdampak pada
eselon yang terkena (seperti camat, kades, dirjen, direktur atau kasubdit) , karena mereka akan diberi tugas fungsional.

Sementara pegawai yang berstatus eselon tecatat 460.067 ASN, terdiri dari Eselon I sebanyak 575 ASN (0,12 persen), Eselon II sebanyak 19.463 ASN (4,23 persen) dan selebihnya (Eselon III, IV dan V) sebanyak 440.029 ASN (95,65 persen).

Menteri BUMN Tancap Gas

Bak gayung bersambut, Menteri BUMN yang baru, Erick Thohir langsung ancap gas dengan mengumumkan pencopotan seluruh sekretaris kementerian dan deputi. Untuk sementara tugas deputi diambil alih oleh wakil menteri BUMN dan pelaksana tugas (plt).

Menurut Erick, alasan dibalik aksi sapu bersih Eselon I adalah untuk menyesuaikan gerak langkah kementerian yang dipimpinnya dengan misi Presiden Jokowi yakni menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien.

“Untuk mengelola asset sebesar Rp8.200 Triliun Rupiah itu, saya perlu team work yang kompak, yang diisi dengan orang-orang yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berakhlak baik, “ tuturnya.

Pemerintah saat ini juga sedang menggadang-gadang bos baru khususnya yang akan ditempatkan di BUMN strategis seperti Pertamina, PLN atau PT Krakatau Steel.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ramai dibicarakan di medsos sebagai sosok yang dianggap memiliki integritas dan juga nyali untuk merombak perusahaan tersebut agar terbebas dari bancakan para mafioso.

Namun sayangnya, agaknya pihak-pihak yang diuntungkan selama ini, termasuk kalangan dalam, berupaya melakukan perlawanan, baik melalui mulut politisi, juga Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang langsung bereaksi menolak wacana kehadiran Ahok.

Modus operandinya mirip dengan Pilkada DKI Jakarta (2017) dan Pilpres (2019) lalu dimana salah satu kontestan menggunakan cara-cara licik, berupa sebar hoaks, ujaran kebencian dan fitnah dan politisasi SARA, lalu ujung-ujungnya pengerahan massa menggunakan kelompok yang bersedia dibayar.

Ketua FSPPB Arie Gumilar yang diduga memilik kedekatan dengan kubu PA 212 memandang kehadiran Ahok sebagai boss Pertamina akan membuat gaduh dan membawa banyak mudharat.

Di pihak yang mendukung Ahok, termasuk mantan Ketua Muhammadiyah Syafei Maarif menilai, penunjukan mantan gubernur Jakarta itu sebagai pimpinan BUMN sangat tepat karena ia memiliki pengalaman dan sukses memimpin ibukota, berintegritas, lurus dan pekerja keras.

Rakyat yang masih memiliki akal sehat tentu akan mendukung upaya pemerintah menciptakan birokrasi dan BUMN yang mumpuni, bersih dari aksi mafia serta amanah demi meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan bagi mereka.

Ayo, mari bersatu melawan serangan balik para (oknum) elite, birokrat beserta kroni-kroninya yang setia asal dibayar dan jangan biarkan, birokrasi dan BUMN jadi sarang mafia.(NS/BAKN/Litbang Kompas)