SETIAP muncul usulan anggaran, baik melalui lembaga perwakilan rakyat (DPR atau DPRD) mau pun unit-unit kerja, instansi atau lembaga di pemerintahan, sepantasnya diteliti dan diverifikasi dengan teliti.
Masalahnya, tidak jarang, usulan anggaran terkait program pengadaan barang dan jasa atau proyek-proyek apa saja acap terselubung narasi mulia: “demi meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran atau maslahat bagi rakyat”.
“Ujung-ujungnya ditilap oleh (oknum) pejabat atau politisi untuk memperkaya diri, anak, isteri atau kelompok sendiri”, paling lagi apes ketahuan diciduk KPK atau polisi, yang lolos bisa hidup bermewah-mewah sampai mati.
Contohnya, kecemasan warga Bandung, ibu kota Jawa Barat atas maraknya aksi-aksi begal dan ragam kejahatan jalanan terutama di malam hari malah dikapitalisasi untuk pengajuan anggaran program perlindungan masyarakat termasuk pengadaan alat monitor (CCTV).
Hasilnya, Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK (14/8) lalu berhasil mencokok Walikota Bandung nonaktif Yana Mulyana, Kadishub Kota Bandung Dadang Darmawan dan Sekretaris Dishub Kota Bandung Khairul Rizal.
Dalam OTT tersebut berhasil disita uang senilai Rp924 juta terdiri dari lembaran mata uang dolar AS, dollar Singapura dan Baht Thailand yang diduga untuk menyogok pejabat Pemkot Bandung.
Katiganya hadir sebagai saksi dalam persidangan terhadap para terdakwa perusahaan penyelia internet dan penyedia kamera monitor (CCTV): Dirut PT Citra Jelajah Informatika Sony Setiadi serta dua pejabat PT Sarana Mitra Adiguna, Benny dan Andreas.
Dalam persidangan terungkap, Benny dan Andreas menyuap Yana, Dadang dan Rizal dengan uang sampai Rp702 juta, sementara Sony memberikan Rp186 juta.
Proyek tersebut bisa terwujud, bermula dari kerap viralnya aksi kejahatan termasuk pembegalan di ruas-ruas jalan di seputar kota Bandung terutama di malam hari sejak akhir 2022 hingga awal 2023.
Kota Bandung saat itu bahkan diviralkan medsos sebagai Gotham City atau kota denga hukum rimba dalam kisah fiksi serial film hero Batman, identik dengan aksi-aksi kejahatan jalanan yang digandrungi anak-anak.
Hal itu yang mendorong disetujuinya anggaran tambahan sebesar Rp47 miliar untuk peningkatan keamanan kota Bandung termasuk anggaran pembelian CCTV Rp5 miliar. Tadinya APBD hanya menganggarkan anggarkan pembelian CCTV senilai Rp 2,5 miliar.
Anggaran terkait pengadaan barang dan jasa di negeri ini sering dijadikan bancakan oleh para pejabat instansi , lembaga baik di pusat dan daerah karena lemahnya pengawasan.
Tidak jarang, uang negara memang sudah diniati atau dirancang untuk ditilap sejak awal perencanaan secara berjamaah oleh oknum wakil rakyat, aparat lintas unit atau bagian termasuk pengawasan, audit, inspektorat dan lainnya.
Dari 1.444 kasus korupsi yang ditangani KPK sejak 2004 sampai 2022 tercatat melibatkan 12 menteri, satu Ketua DPR dan Ketua DPD, 313 anggota DPR/DPRD dan 161 kepala daerah termasuk 21 gubernur.
Praktek korupsi tidak ada matinya, bahkan makin marak dan menjadi-jadi, dan entah, apa ada pejabat yang benar-benar perduli, berniat dan punya nyali membasmi sampai ke akar-akarnya?
