DHAKA – Mahkamah Agung Bangladesh pada Minggu (21/7/2024), memerintahkan pemerintah untuk mengurangi kuota afirmasi penerimaan pegawai negeri (PNS) dari 56 persen menjadi tujuh persen.
Dilaporkan dari Dhaka, kuota tujuh persen tersebut terdiri dari lima persen untuk keluarga pejuang perang kemerdekaan Bangladesh tahun 1971, dan masing-masing satu persen untuk pelamar wanita dan kelompok minoritas.
Keputusan ini diambil setelah pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina meminta keputusan pengadilan terkait kuota penerimaan PNS untuk meredakan protes mahasiswa yang berujung pada kerusuhan di berbagai wilayah negara tersebut.
Untuk mencegah meluasnya protes, pemerintah Bangladesh memutus layanan internet seluler dan konektivitas broadband sejak Kamis (18/7), serta membatasi akses media sosial.
Pada Jumat (19/7/2024), pemerintah juga memberlakukan jam malam dan melarang kerumunan. Jam malam yang awalnya berlaku hingga Minggu pagi diperpanjang hingga waktu yang belum ditentukan.
Aksi protes terhadap sistem kuota 56 persen dalam pekerjaan publik memanas pekan ini, dengan pemerintah menutup lembaga pendidikan di seluruh Bangladesh. Namun, para mahasiswa menolak meninggalkan universitas.
Sebelum keputusan Mahkamah Agung ini, sistem rekrutmen PNS Bangladesh menetapkan sekitar 30 persen dari 56 persen kuota penempatan PNS untuk putra dan cucu pejuang perang kemerdekaan.
