DHAKA – Unjuk rasa di Bangladesh yang awalnya menentang kuota pekerjaan di pemerintahan berubah menjadi kerusuhan yang meluas, menewaskan setidaknya 173 orang. Penangkapan terkait kerusuhan ini juga meningkat, dengan hampir 1.200 orang ditahan oleh otoritas setempat.
Dilaporkan oleh AFP, Selasa (23/7/2024), aksi protes terhadap kuota penerimaan pekerjaan yang dipolitisasi ini telah berkembang menjadi kerusuhan terbesar selama masa jabatan Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Menurut data korban yang dirilis oleh kepolisian dan rumah sakit setempat, setidaknya 173 orang tewas dalam rangkaian kekerasan selama kerusuhan di Bangladesh beberapa hari terakhir. Beberapa korban tewas di antaranya adalah personel kepolisian.
Laporan dari kepala kepolisian distrik Narayanganj dan Narsingdi menyebutkan bahwa sedikitnya 200 orang ditangkap di kedua distrik tersebut, sementara sekitar 80 orang lainnya ditangkap di wilayah Bogra. Di kota industri Gazipur, 168 orang ditangkap, di kota Rangpur 75 orang, dan di wilayah Barisal 60 orang.
Di area pedesaan dan zona industri di ibu kota Dhaka, sekitar 80 orang ditangkap oleh polisi setempat. Penangkapan ini menambah jumlah sebelumnya, sehingga total ada 1.195 orang yang ditangkap di berbagai wilayah Bangladesh.
Kelompok mahasiswa yang memimpin unjuk rasa di Bangladesh menghentikan sementara aksi mereka selama 48 jam pada Senin (22/7/2024). Pemimpin kelompok mahasiswa tersebut menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan reformasi “dengan mengorbankan begitu banyak darah”.
Pada Minggu (21/7/2024), Mahkamah Agung Bangladesh mengurangi kuota perekrutan pekerjaan pemerintah untuk kelompok tertentu, termasuk anak dan cucu “para pejuang kemerdekaan” dari perang pembebasan Bangladesh melawan Pakistan pada tahun 1971.
Sementara itu, jam malam masih diberlakukan di Bangladesh dengan tentara dikerahkan ke berbagai area yang terdampak kerusuhan. Pemadaman internet sejak Kamis (18/7/2024) pekan lalu telah sangat membatasi aliran informasi di negara tersebut.
Pembatasan ini tetap berlaku hingga Selasa (23/7/2024), setelah panglima militer Bangladesh menyatakan bahwa situasi hukum dan ketertiban telah “terkendali”.
