KEMISKINAN dan kebodohan agaknya satu paket, karena bayangkan! alih alih memperbaiki gizi keluarga terutama anak anak yang harus tumbuh, PPATK menemukan 571.410 penerima bansos malah terindikasi main judi online.
Untuk itu anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mendorong pemerintah untuk menghadirkan program pengelolaan uang untuk para penerima bantuan sosial (bansos).
Usulan tersebut disampaikan dalam menanggapi laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 571.410 penerima bansos terindikasi bermain judi online (judol).
“Bukan semata soal sanksi, tetapi bagaimana kita hadir mendampingi masyarakat. Mereka perlu dibekali keterampilan dasar untuk mengelola dana dengan bijak dan diarahkan agar tidak terjebak pada praktik yang merugikan diri sendiri maupun keluarga,” ujar Netty lewat keterangan tertulisnya, Kamis (10/7).
Netty berharap, laporan PPATK yang menemukan 571.410 penerima bansos terindikasi bermain judi online harus menjadi evaluasi pemerintah karena ajangan sampai bansos justru disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti judi online.
“Temuan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Bansos diberikan untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan dasar keluarga, bukan untuk hal lain, apalagi disalahgunakan untuk judi online,” ujar Netty.
Untuk mencegah hal tersebut terulang, ia mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawan bansos agar tepat sasaran.
Pemerintah dapat melibatkan komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan relawan sosial dalam mengedukasi masyarakat. “Semangat gotong royong dan pendampingan berbasis komunitas bisa menjadi solusi nyata, “ tuturnya.
Menurut dia, perlu dibangun kesadaran kolektif bahwa bantuan pemerintah adalah bentuk kepercayaan, yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” ujar Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sebelumnya, PPATK mengungkap,  9,7 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) terindikasi bermain judi online. Dari 9,7 juta NIK itu, sebanyak 571.410 di antaranya merupakan penerima  bansos pada 2024 dengan total deposit judol i Rp 957 miliar atau hampir Rp 1 triliun.
Menurut catatan, di tengah pengetatan ikat pinggang atau efisiensi termasuk pemangkasan sejumlah anggaran instansi atau lembaga, pemeritah pada 2024 masih mengucurkan program perlindungan sosial sebesar Rp455,9 triliun.
Perlinsos yang diberikan a.l. Program Keluarga Harapan (PKH), untuk lansia, disabilitas dan anak sekolah, Keluarga Penerima Manfaat untuk peserta JKN, Program Indonesia Pintar, Kartu Sembako, subsidi LPG3 kg, subsidi listrik dan bunga KUR, bantuan pangan non tunai, (BPNT, penerima bantuan iuran BPJS, BLT dan lainnya.
Selain pemerintah yang memasilitasi, pengentasan kemiskinan juga harus datang dari inisiatif warga sendiri.
