PANGLIMA TNI yang baru, Laksamana Yudo Margono yang diusulkan Presiden Joko Widodo menggantikan Jederal Andhika Perkasa yang memasuki pensiun sudah disetujui Komisi I DPR-RI (2/12), tinggal menunggu pengesahan dan pelantikannya.
Di bidang pembinaan personil, agaknya banyak persoalan internal terutama menyangkut perilaku menyimpang atau indisipliner yang dilakukan oknum-oknum anggotanya yang perlu diusut tutas dan dilakukan pencegahan agar tak terulang lagi ke depannya .
Walau dilakukan secara individual, kasus-kasus yang terjadi sangat merusak kredibilitas dan citra TNI sebagai tentara rakyat dan yang perlu ditangani tidak saja kasusnya, tetapi mencegah agar tidak terulang lagi.
Kasus teranyar, tertangkap tangannya anggota Kodim 0208/Asahan Sertu YT dan Pratu Rian Herman bersama barang bukti 75 Kg sabu dan 4.000 butir ekstasi oleh polisi di dekat markas Yon Mekanis 121 Macan Kumbang di Deli Serdang (4/12).
Keterlibatan oknum TNI dalam bisnis narkoba diduga bagai fenomena gunung es, mengingat keuntungan menggiurkan yang mengiming-imingi para prajurit ditambah dengan rayuan para bandar untuk memanfaatkan jasa pengamanan bisnisnya.
Kasus yang teranyar, perkosaan yang dilakukan oleh oknum perwira menengah Paspamres Mayor (Inf) BF terhadap seorang bintara wanita dari satuan Dif. Inf.3 Kostrad Letda GER saat mereka bertugas mengamankan KTT G20 di Bali, 15-16 Nov. lalu.
Panglima yang baru kemungkinan juga akan didesak KPK untuk mendorong kelanjutan kasus korupsi pembelian helikopter AW-101 karena terduga pelakunya, mantan KASAU Laksamana Agus Supriatna beberapa kali mangkir dari panggilan.
TNI juga dituntut untuk menuntaskan keterlibatan enam oknum TNI dalam kasus pembunuhan dengan mutilasi terhadap empat orang warga Timika yang diduga mealkukan transaksi jual-beli senjata di Distrik Mimika Baru, 22 Agusus lalu.
Sejumlah kasus yang sempat viral di medsos yang juga mencoreng nama TNI antara lain pembantain sejumlah kucing di lingkungan Sesko TNI di Bandung oleh Brigjen AN Nur Andrianis Jatmika, Agustus lalu.
Sementara Kopda Muslimin dari Kodam Diponegoro di Semarang, Jateng, yang berupaya membunuh isterinya dengan berbagai cara, namun gagal, lalu memanfaatkan jasa pembunuh bayaran.
Isteri pelaku, Rina Wulandari dalam kejadian itu (18/6) lolos dari maut walau ia ditembak dari jarak dekat dengan pistol oleh pembunuh bayaran dan mengalami luka-luka di perut, sebaliknya, Muslimin bunuh diri menenggak racun setelah buron.
Pelanggaran hukum yang dilakukan oknum TNI jika tidak diusut tuntas dan juga dicarikan sitem pencegahannya tentu bakal merusak kredibilitas institusi yang bertugas mengayomi dan menciptakan keamanan pada masyarakat.
Di sisi lain, kesejahteraan TNI terutama di kalangan tamtama dan bintara harus pula terus diperbaiki agar mereka juga tidak mudah tergoda melakukan pelanggaran hukum untuk mencari penghasilan tambahan.
Reformasi TNI menjadi kekuatan yang ramping tapi efisien, profesional dan disegani kawan dan lawan perlu terus dilakukan.
Sementara di tahun politik menyongsong Pemilu serentak 2024, TNI diharapkan tetap netral dan juga siap menjaga keutuhan NKRI dari pihak-pihak yang berusaha memecah belah dengan mengangkat isu politik identitas termasuk mengapitalisasi agama.
Kemanunggalan TNI dan rakyat untuk menjaga NKRI tidak perlu diragukan lagu. Hidup TNI!
