DIRUT BPJS-Kesehatan (BPJS-Kes) dr Fahmi Idris pernah mengatakan, ikut BPJS-Kes tak ubahnya arisan. Satu orang penderita sakit biayanya didukung oleh 200-an peserta yang lain, sehingga jadi ringan. Dan inilah anehnya manusia Indonesia, gara-gara disebut “mirip arisan”, maka penyakit peserta arisan menular juga. Ketika sudah berobat dan sembuh, dia jadi males untuk membayar iuran selanjutnya.
Peserta arisan nasional BPJS-Kes itu jumlahnya ratusan juta, maka ketika jutaan orang malas bayar iruan, keuangan BPJS-Kes menjadi defisit. Pemerintah pun menutup kekurangan itu. Tapi nomboki BPJS-Kesehatan yang tekor melulu, capek jugalah. Maka pemerintah menaikkan iuran untuk peserta Mandiri sejak Januari 2020 sampai 100 persen. Ternyata sekelompok orang menggugat ke MA, dan dikabulkan. Walhasil, kenaikan iuran BPJS-Kes batal dan nasib lembaga jaminan kesehatan itu nantinya terancam bangkrut.
Peserta BPJS-Kes itu terdiri dari 3 macam: 1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni keluarga miskin yang ditanggung Kementrian Sosial. 2. Peserta Penerima Upah (PPU) yakni para pekerja baik negeri (ASN) mapun swasta. 3. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), mereka membayar sendiri tanpa tanggungan kantor atau perusahaan. Karena masuknya BPJS-Kes lantaran kesadaran sendiri maka disebut juga peserta Mandiri.
Ternyata peserta jenis ini yang bikin BPJS-Kes jadi defisit anggaran dari tahun ke tahun. Mereka jadi peserta kebanyakan hanya karena menderita penyakit kelas berat. Maka baru bayar iuran beberapa kali sudah klaim berobat sampai ratusan juta. Dan karena ikut BPJS-Kes direken seperti arisan, begitu sudah sembuh dari sakitnya jadi malas bayar iuran.
Untuk yang peserta jenis PBI dan PPU pembayaran lancar, sehingga petugas BPJS-Kes tak perlu pakai PPO. Tapi yang peserta Mandiri ini, bikin keuangan BPJS-Kes defisit dari tahun ke tahun. Lalu pemerintah menutup kekurangan itu. Maka jika prediksi defisit itu tergambar seperti ini. Tahun 2019 sebanyak Rp 32,8 triliun, tahun 2020 sebanyak Rp 39,5 triliun, tahun 2021 Rp 50,1 triliun, tahun 2022 Rp 58,6 triliun, tahun 2023 Rp 67,3 triliun, dan 2024 : Rp 77 triliun.
Mengurus BPJS-Kes, pemerintah harus siap jadi PBT (Pasukan Berani Tekor). Karenanya, ketika lembaga jaminan kesehatan ini tekor melulu dari tahun ke tahun.
Mengapa BPJS-Kes tekor melulu? Di samping banyaknya klaim pasien kelas berat, iuran dari peserta juga tidak lancar. Paling parah, Menkes Agus Terawan menemukan fakta, banyak dokter menganjurkan persalinan sistem caesar, padahal ini membuat keuangan BPJS-Kes makin termehek-mehek.
Agar keuangan negara tak termehek-mehek gara-gara BPJS-Kes, karenanya dikelurkanlah Keppres No. 75/2019 bahwa iuran BPJS-Kes untuk PBPU dinaikkan mulai Januari 2020. Tapi ternyata Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) tak mau tahu. Mereka menggugat Keppres tersebut ke MA dan dikabulkan. Oleh karenanya, iuran PBPU itu untuk kelas I dari Rp 160.000,- kembali ke Rp 80.000,- kelas II dari Rp 110.000,- kembali ke Rp 51.000.,- dan kelas III dari Rp 42.000,- kembali ke Rp 25.500,- Dana yang sudah terlanjur masuk harus dikembalikan.
Kata Menko Polhukam Mahfud MD, keputusan MA itu sudah final, tak bisa dibanding maupun kasasi. Karenanya pemerintah harus mengeksekusi putusan itu. Padahal beban keuangan negara dewasa ini sudah berat, apa lagi menghadapi dampak isyu Covid-19 yang bisa diprediksi melumpuhkan perekonomian nasional.
Jika nantinya pemerintah benar-benar tak sanggup lagi nomboki ketekoran BPJS-Kes, diprediksi lembaga penjamin kesehatan itu bisa bubar. Dan sebagaimana kata Menkeu Sri Mulyani, ini nantinya akan berpengaruh pada rakyat secara keseluruhan, khususnya orang miskin.
Memang sangat disayangkan, PBPU adalah peserta BPJS-Kes kalangan yang lebih mampu. Ironisnya, untuk beli pulsa paketan Rp 100.000,- tiap bulan sanggup, giliran nambah iuran BPJS-Kes Rp 80.000,- saja mencak-mencak. Jika mereka saja tak mau berbagi pada orang miskin, yang selama ini kesertaannya ditanggung negara, secara tak langsung PBPU sendiri yang membunuh BPJS-Kes. (Cantrik Metaram)
