JAKARTA, KBKNews.id – Misi kemanusiaan lintas negara, Global Sumud Land Convoy, terpaksa menghentikan operasi perjalanan daratnya menuju Jalur Gaza, Kamis (28/5/2026). Keputusan ini diambil setelah rombongan menghadapi serangkaian hambatan birokrasi, tindakan kekerasan, hingga penahanan terhadap 10 orang anggota delegasi negosiasi oleh otoritas Libya bagian timur.
Konvoi ini sebenarnya membawa misi besar dengan melibatkan 230 peserta dari 20 negara yang terdiri atas berbagai profesi ahli, seperti dokter, insinyur, pendidik, pengacara, hingga ahli bangunan ekologis.
Selain membawa sumber daya manusia, rombongan ini juga mengawal armada bantuan yang terdiri dari 7 ambulans, 20 rumah mobil, serta 10 truk logistik yang sarat akan pasokan medis dan bantuan darurat vital untuk warga sipil Gaza yang tengah dikepung. Perjalanan darat di Afrika Utara ini bergerak secara sinergis dengan misi laut Global Sumud Flotilla.
Ketegangan mulai memuncak saat konvoi mendekati wilayah Sirte. Otoritas Libya bagian timur secara mendadak mengeluarkan pernyataan publik pada 14 Mei 2026 yang mewajibkan seluruh bantuan kemandirian tersebut dialihkan ke Bulan Sabit Merah Libya.
Tidak hanya itu, pihak berwenang menetapkan aturan ketat bahwa hanya warga negara Libya yang diizinkan mengawal bantuan tersebut hingga ke perbatasan Sallum, dengan dalih bahwa perintah tersebut datang dari otoritas Mesir.
Merespons tuntutan tersebut dengan iktikad baik demi percepatan penyaluran bantuan, pihak konvoi mengirimkan delegasi resmi pada 19 Mei 2026. Mereka membawa surat tanggapan tertulis yang menyatakan persetujuan untuk mentransfer bantuan ke Bulan Sabit Merah Libya, asalkan ada jaminan bahwa bantuan tetap tersalurkan melalui gerbang Rafah. Pihak konvoi juga mencoba bernegosiasi agar sejumlah spesialis medis dan ahli di dalam rombongan tetap diizinkan ikut melintas.
Namun, proses negosiasi tersebut berujung pada penangkapan sepihak. Pada 24 Mei 2026, setelah tenggat waktu respons dari otoritas setempat berlalu tanpa kejelasan, 10 anggota delegasi yang hendak melanjutkan pembahasan justru dipaksa naik ke dalam van putih tanpa tanda dan dibawa ke lokasi yang tidak diketahui. Komunikasi dengan mereka terputus seketika, sebelum akhirnya otoritas Libya timur mengumumkan penahanan mereka keesokan harinya atas tuduhan pelanggaran “prosedur izin masuk”.
Di antara 10 negosiator yang ditahan, terdapat dua dokter medis serta relawan dari berbagai negara, yakni Alicia Armesto Nuñez (Spanyol), Laura Kwoczała (Polandia), Jenelle Jones (AS), Dr. Maria Paula Giménez (Argentina), Dr. Lucas Ezequiel Aguilera (Argentina), Matias Alvarez Rodriguez (Uruguay), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Ashraf Khoja (Tunisia), Domenico Centrone (Italia), dan Leonarda Alberizia (Italia). Penahanan terhadap warga sipil tak bersenjata yang sedang menjalankan misi kemanusiaan ini dinilai melanggar hukum hak asasi manusia internasional.
Kondisi semakin mencekam pada malam hari tanggal 25 Mei, ketika sisa peserta konvoi yang berjumlah lebih dari 200 orang tengah berkemah sekitar 10 kilometer dari pos pemeriksaan Sirte. Sejumlah kendaraan tanpa identitas mengepung area perkemahan dan memaksa para peserta untuk melakukan evakuasi darurat, di mana beberapa pria dan wanita di dalam kamp dilaporkan mengalami kekerasan fisik oleh kelompok tersebut.
Dalam pernyataan resminya, pihak Global Sumud Flotilla mengecam keras tindakan kekerasan dan penahanan sepihak ini. Mereka mendesak adanya akses konsuler yang konsisten bagi pemerintah negara terkait, pembebasan tanpa syarat segera bagi kesepuluh negosiator, serta kepatuhan penuh terhadap Hukum Humaniter Internasional, khususnya perlindungan aktor kemanusiaan sipil di bawah Konvensi Jenewa Keempat.
“Misi darat dan laut bukanlah upaya paralel yang kebetulan terjadi bersamaan. Keduanya adalah satu strategi tunggal yang beroperasi di berbagai lini secara simultan. Kami terus berjalan karena kami harus melakukannya. Kami menjelajahi setiap jalur yang tersedia untuk menghadapi pengepungan dan genosida, karena ketidakpedulian adalah bentuk keterlibatan, dan keterlibatan memiliki harga yang harus dibayar—dan harga itu terlalu mahal,” tulis pernyataan resmi Global Sumud.
Advertisement
