PADA masa-masa sulit saat ini, saling dukung antara buruh dan pemerintah, tentu juga dengan para pengusaha sangat diperlukan utuk bersama-sama membangun Indonesia sesuai peran dan fungsi masing-masing,
Kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto pada Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Lapangan Monas, Jakarta, pada Kamis (1/5) diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun saling kepercayaan.
“Kehadiran Prabowo diharapkan dapat membangun kepercayaan dari kaum buruh meski masih banyak hal-hal mendasar yang dituntut buruh pada pemerintah termasuk kebijakan yang berpihak pada mereka, ” ujar Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN Lili Romli kepada Kompas.com, Kamis (1/5).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengemukakan ada sejumlah isu penting yang disampaikan kepada Presiden a.l. penghapusan outsourcing (tenaga alih daya).
Lainnya yakni pembentukan Satgas PHK, pemberian upah yang layak, perlindungan buruh dengan pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang baru, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan pemberantasn korupsi melalui RUU Perampasan Aset.
Kehadiran Presiden
Sementara itu, Lili mengakui bahwa kehadiran Prabowo dalam perayaan
May Day 2025 ini bisa berdampak positif terhadap pemerintahan saat ini.
Sebab, kata Lili, pemerintah akan mulai dianggap menunjukkan keberpihakannya terhadap kelompok buruh dan memikirkan nasib mereka.
Sikap keberpihakan itu, menurut dia, akan berdampak positif bagi pemerintahan Pak Prabowo. “Dukungan kalangan buruh akan meningkat,” sambungnya.
Meski begitu, Lili mengingatkan, kehadiran Prabowo secara seremonial dalam May Day 2025 perlu diikuti kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi masalah kesejahteraan, hingga kendala akses pendidikan bagi buruh dan keluarganya.
“Banyak dari mereka masih belum sejahtera karena upah yang rendah dan belum memiliki rumah yang layak, serta pendidikan lebih baik untuk anak-anaknya.
Prabowo menjadi presiden ke-2 yang menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025 selain Presiden Soekarno pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 1965.
Soekarno memang dikenal sebagai sosok yang berpihak pada kaum buruh. Pada era pemerintahannya juga, ia meneken UU Tenaga Kerja No.12 Tahun 1948 yang mengatur 1 Mei sebagai Hari Buruh.
Prabowo mengumumkan rencana pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seagai respons atas masukan dari para pimpinan serikat buruh.
“Kita tidak akan membiarkan pekerja-pekerja di-PHK seenaknya,” kata Prabowo di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5).
Presiden juga berjanji akan mengingatkan pengusaha untuk tidak menjadi kelompok kaya raya sendiri, tetapi harus mengangkat kesejahteraan para pekerja agar memiliki kehidupan yang layak.
Temukan pengusaha dan buruh
Pada bagian presiden berjanji akan mempertemukan 150 pimpinan buruh dengan 150 pengusaha tanah air di Istana Bogor dalam beberapa waktu mendatang.
Prabowo menyebut pertemuan tersebut digelar atas usulan pimpinan serikat buruh. “Kita akan duduk bersama,” ujar Prabowo.
Selain membangun dialog antara pimpinan buruh dan pengusaha, kata Prabowo, pemerintah akan terus mengucurkan bansos untuk warga yang membutuhkan a.l layanan kesehatan gratis, bantuan langsung tunai, subsidi listrik.
Sebanyak 200.000 buruh merapat ke kawasan Monas untuk merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day berasal dari Jabodetabek hingga daerah lain.
Presiden juga menyatakan komitmennya menghapus outsourcing atau alih daya dan mendorong pengajuan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) serta mendukung Marsinah menjadi Pahlawan Nasional kaum buruh.
Komitmen dalam penghapusan outsourcing akan diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang akan berperan sebagai penasihat presiden dalam menyusun arah kebijakan terkait ketenagakerjaan, hak dan perlindungan pekerja.
Namun pada bagian lain Prabowo juga mengingatkan, kepentingan para investor juga haus dijaga. “Kalau tidak ada investasi, tidak ada pabrik, buruh juga tidak bisa bekerja,” ujarnya.
Hari Buruh Internasional tahun ini ditandai ketidakpastian perekonomian global akibat kebijakan tarif tinggi ke puluhan negara termasuk RI yang dikenakan Presiden Donald Trump yang brimbas pada sektor usaha dan ketenagakerjaan di dalam negeri.
Kemenaker merilis data yang menunjukkan bahwa 18.610 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Februari 2025.
Berdasarkan laman resmi Satu Data Kemenaker, Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak melakukan PHK, yaitu sekitar 57,37 persen atau 10.677 orang.
Terbanyak kedua adalah Provinsi Jambi dengan jumlah PHK sebanyak 3.530 tenaga kerja. Selanjutnya adalah Provinsi Jakarta, sebanyak 2.650 pekerja.
Peringatan May Day digelar selain di Jakarta, di Semarang, Medan, Semarang, Surabaya dan Makassar serta di sejumlah ibu kota provinsi dan kabupaten.
Segudang “PR” harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kehidupan para buruh, selain menghapus outsourcing, pemberian upah yang layak, fasilitas mendapat perumahan, jaminan sosial dan kesehatan, pesangon jika terkena PHK dan hak-hak lainnya.
