Cara Pergantian Nazir Wakaf

Ilustrasi wakaf. (Foto: nabire.net)

JAKARTA – Nazir merupakan bagian penting dalam dunia perwakafan, sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif agar dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazir bisa dari perseorangan, organisasi, maupun badan hukum.

Wakif selaku pemberi harta (tanah) harus menyerahkan bukti kepemilikan hartanya kepada nazir, dengan cara menunjuk atau memilih nazir baik dari perseorangan, organisasi, atau badan hukum.

Selanjutnya, proses administrasi wakaf dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di mana lokasi harta benda wakaf tersebut berada. Administrasi wakaf ini dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan dihadiri oleh saksi-saksi.

PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai tanda bukti bahwa harta benda wakaf tersebut telah diserahkan oleh wakif kepada nazir untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya.

PPAIW atau KUA harus menerbitkan Surat Pengesahan Nazir (SPN) yang kemudian salinan berkas wakafnya diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk diterbitkan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazir.

Apabila dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazir yang bersangkutan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazir atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk nazir organisasi dan badan hukum), dan diberhentikan oleh BWI, maka dalam hal ini, nazhir harus diganti agar pengelolaan wakaf dapat berjalan kembali sesuai dengan peruntukkannya.

Pemberhentian dan pergantian nazir ini merupakan kewenangan Badan Wakaf Indonesia baik di pusat, provinsi, maupun perwakilan di kabupaten atau kota.

Dengan klasifikasi, luasan tanah wakaf di atas 20.000 meter persegi menjadi kewenangan BWI Pusat, apabila luasan tanah wakafnya 1.000 sampai dengan 20.000 meter persegi merupakan kewenangan BWI Perwakilan provinsi.

Apabila luasan tanah wakafnya kurang dari 1.000 meter persegi, maka pergantian dan pemberhentian nazirnya menjadi kewenangan BWI Perwakilan Kabupaten atau Kota.

Proses pergantian dan pemberhentian nazir bukan lagi tugas maupun kewenangan KUA. KUA hanya menerbitkan surat pengantar permohonan pergantian nazir yang ditujukan kepada BWI, dengan menyebutkan alasan pergantian dan pemberhentian nazir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah surat keputusan dari BWI tentang penggantian dan pemberhentian nazir terbit, selanjutnya nazir harus mengurus SPN yang baru di KUA setempat, agar dicatat kembali oleh KUA sebagai nazir baru yang sah mengelola wakaf tersebut.

Selanjutnya, dapat diajukan sertifikat wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena salah satu syarat pergantian nazir dalam sertifikat wakaf di BPN adalah surat keputusan pergantian nazir dari BWI.

Proses administrasi wakaf harus dilakukan agar harta benda wakaf mempunyai legal standing yang kuat, sebagai antisipasi apabila di kemudian hari terjadi sengketa atau masalah, wakaf tetap bisa berdiri kokoh sebagai hak milik Allah SWT dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. (bwi.go.id)