Dua tumpukan limbah plastik tampak menggunung. Di antara tumpukan tersebut terlihat Caswingkem (34) tengah asik memilah sampah botol kemasan air mineral. Dengan telaten satu per satu label yang melekat pada botol minuman itu ia lepas. Hanya bersenjatakan cutter, dalam 5 jam ibu dari 4 orang anak itu mampu menumpuk hingga 4 kilogram limbah plastik.
Usai disortir berdasarkan tekstur plastik, Caswingkem lantas menyerahkannya kepada bos untuk ditimbang. Kendati plastik yang berhasil dikumpulkan terlihat banyak, namun Caswingkem tak heran bila hanya menerima uang sebesar Rp 4 ribu dari setiap 2 kg limbah plastik yang ia jual.
Caswingkem telah melakoni profesi ini sejak lima tahun silam. Baginya bergelut dengan sampah merupakan hal yang lumrah. Jauh sebelum mendarat di Jakarta, Caswingkem merupakan seorang buruh tani di kampung halamannya di Indramayu, Jawa Barat.
Namun sejak musim tanam tak menentu akibat perubahan iklim, ditambah perekonomian keluarga yang semakin morat-marit, akhirnya ia bersama sang suami Rasdi (49) memutuskan hijrah ke Jakarta pada tahun 2006. Namun minimnya keahlian yang dimiliki Caswingkem membuatnya terdampar dalam kehidupan marjinal ibukota dengan menjadi pemulung bersama Rasdi.
“Setelah jadi pemulung selama lima tahun, saya akhirnya disuruh suami untuk bantu memilah sampah plastik karena hasilnya lumayan, per minggu saya bisa dapat Rp 100-200 ribu. Suami tetap jadi pemulung sambil jadi tukang sampah. Cukup nggak cukup yang harus dicukupin,” ucap Caswingkem sambil mengganti mata pisau cutter-nya.
Caswingkem berujar ia tak memiliki banyak pilihan. Untuk bekerja sebagai buruh pabrik saja ia tak bisa karena umur, juga ijazah yang dimiliki hanya tamat di Sekolah Dasar.
Di Jakarta, rumah yang ditinggali Caswingkem jauh dari kata layak. Dengan jelas dinding-dinding rumahnya yang bermaterial triplek tampak lapuk dan ditumbuhi jamur di berbagai sudut. Ketika hujan tiba, air dengan leluasa dapat menelusup hingga membasahi Caswingkem akibat asbes yang ia andalkan sebagai atap bolong.
“Saya tinggal di sini mengikuti tetangga yang sudah lebih dulu tinggal. Jadi mau nggak mau, dari pada nggak ada rumah. Ini saja ngontrak pembayarannya potong upah jual plastik,” ucap Caswingkem yang kini mendiami kontarakan seluas 4 X 5 meter pesegi di bilangan Sunan Giri, Rawamangun, Jakarta Timur.
Untuk sekedar bertahan supaya perutnya tetap terisi, tak jarang Caswingkem beserta keluarga hanya menyantap nasi sehari dua kali dengan lauk seadanya. Sementara pendapatan Rasdi juga tak dapat diandalkan. Dengan tambahan penghasilan Rp 450 ribu per bulan sebagai tukang sampah, Rasdi hanya sanggup menafkahi keluarga hingga 10 hari pertama di awal bulan.
Namun di sisi lain, ekonomi keluarga Caswingkem yang serba pas-pasan mendorong Nur Hasanah, anak kedua Caswingkem yang masih berusia 11 tahun menikah muda. Sementara Sarif anak pertama Caswingkem yang berusia 15 tahun tak mau melanjutkan sekolah karena memilih ingin membantu ekonomi keluarga.
“Biarin aja anak-anak maunya bagaimana, kalau mau bantu keluarga ya saya tidak bisa melarang,” terang Caswingkem pasrah.
***
Kehidupan Caswingkem mencerminkan realitas warga “kelas bawah” yang hidup di perkotaan dengan segala keterbatasan. Ia adalah korban dari—apa yang digambarkan Schumacher sebagai—“mutual poisoning process” (proses saling meracuni) antara desa dan kota. Penduduk desa “diracuni” produk industri massal, yang bukan hanya berbentuk barang tapi juga pengetahuan, budaya, moral, dan standar kekayaan. Di saat yang bersamaan, kota juga “diracuni” oleh mereka yang memadati bantaran kali, rel kereta, dan kolong jembatan. Mereka adalah warga desa yang membayangkan bisa kaya setelah mengadu nasib di kota.
Selama ini kemiskinan di perkotaan dipicu oleh arus migrasi yang berlebihan. Kota sudah terlanjur dianggap sebagai tempat yang menjanjikan kesejahteraan. Penduduk desa pun berlomba pindah ke kota meski mereka tak memiliki kemampuan dan keahlian yang cukup untuk bersaing dalam kehidupan kota. Dampaknya, jumlah “massa apung kota” pun semakin membesar. Data BPS terakhir menyebutkan, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,15 juta dibanding periode sebelumnya.
“Kalau kita lihat komposisi kota dan desa masih ada disparitas tinggi. Posisi September 2016 persentase penduduk miskin keseluruhan 10,70%. Di kota 7,73% dan di desa 13,96%, hampir dua kali lipat,” katanya. Angka tersebut menurut dia mencerminkan masalah besar yang sampai sekarang tidak berubah. Persoalan itu tak lain yakni disparitas tinggi antara penduduk miskin di kota dan desa.
Urbanisasi merupakan proses yang memengaruhi perkembangan kota-kota di negara berkembang. Urbanisasi menyebabkan kota mengalami perkembangan dan pertumbuhan karena harus memenuhi kebutuhan penduduknya yang semakin banyak. Dalam Buku Daras Kemiskinan; Bentang Diskursus Sosial, Ekomi dan Teologi, Moh. Sabeth Abilawa menilai, kondisi ini tercipta karena pertumbuhan ekonomi yang cepat seiring perkembangan kota, sehingga menghasilkan perubahan pada distribusi pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari adanya penurunan pertanian dan peningkatan industri serta kontribusi yang stabil dari sektor pelayanan. “Perubahan ekonomi yang terjadi membuat pergeseran lapangan pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, seperti perdagangan dan industri,” ujarnya.
Kondisi ini tidak terlepas dari ketidakseimbangan dalam pembangunan. Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati (dkk) dalam “Proyeksi Ekonomi Indonesia 2017” mengatakan, jika kita berbicara kesejahteraan, sangat erat kaitannya dengan bagaimana proses pembangunan ekonomi itu direncanakan dan dilakukan. Dengan demikian, pembangunan tersebut mampu mengurangi berbagai persoalan bangsa seperti pengangguran, dan kemiskinan serta tidak menimbulkan residu berupa pelebaran ketimpangan pendapatan.
Dalam kajian INDEF, secara historis, kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mereduksi kemiskinan memiliki elastisitas yang tidak sama. Pada periode 1976 – 1987, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 6,18 persen per tahun, angka kemiskinan bisa berkurang 22,7 persen.
Sementara periode 1980 – 1990, rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,9 persen pertahun, angka kemiskinan bisa berkurang 13,5 persen. Pada tahun 2004-2015, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,58 persen, angka kemiskinan hanya turun sebesar 5,53 persen. Pada tahun 2016 angka kemiskinan masih 11,13 persen padahal target APBN-P 2016 sebesar 10,86 persen.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini belum bisa dikatakan inklusif. Hal ini terlihat dari capaian indikator ketimpangan yang semakin meningkat pasca krisis ekonomi pra krisis 1998, pertumbuhan ekonomi mampu menurunkan angka ketimpangan (indeks Gini). Terlihat pada tahun 1964, indeks Gini mencapai 0,35, dan 1999, menurun menjadi 0,30. Pasca 2000, angka indeks Gini terus meningkat hingga menyentuh angka di atas 0,40 pada periode 2011 hingga 2015. Pada 2016 indeks gini baru dapat kembali diturunkan di angka 0,39.
INDEF memproyeksikan tingkat kemiskinan pada 2017 sebesar 10,7 persen. Angka ini berbeda dengan pemerintah yang berkisar antara 9,5 hingga 10,5 persen. Dalam penilian INDEF, persoalan efektifitas program dan penurunan kualitas pertumbuhan merupakan dua penyebab utama masih tingginya tingkat kemiskinan di tahun depan.
Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan efektifitas berbagai program pengentasan kemiskinan, misalnya reformasi agraria hingga dana desa, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kontributif bagi penyediaan lapangan kerja agar target penurunan tingkat kemiskinan dapat terealisasi. Selain itu, langkah-langkah untuk menjaga daya beli masyarakat terutama di perdesaan menjadi kebijakan penting dan menjadi prioritas pemerintah. Semoga ! [Aditya Kurniawan/Amirul Hasan]
