SEBANYAK 15 negara termasuk Australia dan Amerika Serikat (AS) mengkritik China di PBB atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) wilayah otonomi khusus Xinjiang dan Tibet dalam pertemuan di Kantor Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Selasa (22/10).
Selain kedua negara, seperti dilaporkan Reuters, pertemuan di kantor PBB membahas isu HAM itu lengkapnya diikuti oleh Belanda, Denmark, Finlandia, Ingeris, Islandia, Jepang, Jerman, Kanada, Lithuania, Norwegia, Perancis, Selandia Baru dan Swedia.
Pembahasan tentang isu HAM termasuk etnis Uighur di Xinjiang dan etnis minoritas lainnya merupakan hal biasa dalam rapat-rapat di kantor Majelis Umum PBB di New York mau pun di Kantor Dewan HAM PBB di Jenewa.
Perdebatan mengenai perlakuan China terhadap etnis Uighur dan Muslim lainnya telah menjadi hal yang biasa di forum PBB di New York dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa.
Sebuah laporan PBB yang dirilis dua tahun lalu mengatakan, penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif yang dilakukan oleh China terhadap warga Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan laporan tersebut juga menyatakan, telah terjadi pelanggaran HAMyang serius di wilayah itu.
“Kami mendesak China untuk menegakkan kewajiban HAM internasional yang telah diembannya secara sukarela, dan untuk mengimplementasikan semua rekomendasi PBB,” kata Duta Besar Australia untuk PBB James Larsen kepada komite HAM di MU PBB.
“Kewajiban itu termasuk membebaskan semua orang yang ditahan secara sewenang-wenang baik, di Xinjiang maupun Tibet, dan segera mengklarifikasi nasib dan keberadaan anggota keluarga yang hilang,” tambahnya.
Dia berbicara atas nama Australia, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Islandia, Jepang, Lithuania, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, dan Inggris.
Sebaliknya, Beijing telah lama membantah semua tuduhan penyiksaan terhadap warga Uighur dan Dubes China untuk PBB Fu Cong menuduh kelompok negara-negara Barat menggunakan “kebohongan untuk memprovokasi konfrontasi”.
“Situasi HAM yang paling banyak mendapat perhatian dalam komite tahun ini tidak diragukan lagi adalah situasi di Gaza,” katanya. China mengecam dan menyebutkan pihak Barat mengabaikan “neraka” di Jalur Gaza akibat bombardemen Isral yag sampai hari ini suah meenwaskan sekitar 43.000 orang dan melukai 90.000 lainnya..
“Australia dan AS, di antara beberapa negara lainnya, mengecilkan neraka hidup ini, sambil melepaskan serangan dan fitnah terhadap Xinjiang yang damai dan tenang,” ucap Fu Cong, sebagaimana dilansir Reuters.
Tidak memiliki hati nurani
Fu mengatakan, jika jumlah korban tewas di Gaza tidak cukup membangunkan hati nurani beberapa negara Barat, maka apa yang mereka sebut sebagai perlindungan HAM bagi kaum Muslim hanyalah kebohongan terbesar.
Menurut Fu Chong, pakar HAM independen PBB mengkritik sebagian besar negara Barat bulan lalu karena mendukung Israel terlepas dari tindakannya di Gaza.
Menyampaikan pernyataan AS kepada komite, Wakil Dubes AS Lisa Carty mengatakan, Washington menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan segera sandera yang ditahan oleh Hamas, dan agar Israel mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke daerah kantung tersebut.
Xinjiang atau Sinkiang merupakan sebuah provinsi di Republik Tiongkok yang ditetapkan pertama kali sebagai provinsi pada tahun 1884 oleh dinasti Qing yang lalu diubah statusnya oleh rezim RRT menjadi Daerah Otonom Uighurpada 1955.
Etnis Uighur merupakan mayoritas penduduk Xinjiang (sekitar 2,9 juta atau 77,75 persen dari total polulasi), disusul etnis Kazakh (318,7 ribu atau 8,55 persen, etnis Han 202,2 ribu atau 5,41 persen, etnis Hui 92,1 ribu atau 2,47 persen) , Kirgiz 65,2 ribu atau 1,75 persen dan Mongol 63 ribu (1,69 persen), Taranchi 41,3 ribu (1,11 persen dan etnis Rusia 13 ribu atau 0,36 persen dan sejumlah etnis minoritas lainnya.
Masih ada sejumlah etnis minoritas lainnya seperti Sibe, Tajik, Uzbek, Tatar, Solon dan Manchu yang jumlahnya di bawah 0,36 persen dari total populasi penduduk Xinjiang sekitar 3,7 juta jiwa.
Dunia di era now sangat terbuka, kita tidak bisa mengirik pihak atau negara lain, sedang daam waktu bersamaan juga melakukan hal atau ptraktek serupa (Reuters/ns).
