BERKACA dari pandemi Covid-19 yang menyerang 204 negara di lintas lima benua sehingga menguras dana dan daya untuk penanganannya, ke depan perlu disiapkan mekanisme pendanaan global.
Ketersediaan pendanaan publik global secara terpusat diharapkan bisa cepat dimobilisasikan jika diperlukan untuk menghadapi ancaman pandemi global yang memerlukan investasi sangat besar di sektor kesehatan.
“Pendaaan ini penting guna menghadapi risiko ancaman kesehatan global terrmasuk dana penelitian vaksin dan obat-obatan baru, “ kata Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Hasbullah Tabrani yang juga menjabat Co-Chair Health Security and Covid-19 negara-negara G20.
Hal itu antara lain yang akan dibahas terkait Arsitektur Kesehatan Global (AKG) dalam pertemuan G20 diketuai RI yang akan digelar di Bali, 30 Oktober 2022.
AKG bertujuan membangun ketahanan dunia agar lebih siap menghadapi ancaman persoalan kesehatan, melakukan peninjauan dan evaluasi berbagai kemungknan dan cara memperkuat sistem kesehatan di tingkat national, regional dan global.
Prioritas yang dilakuan untuk mencapai AKG s.l dengan meningkatkan ketahanan kesehatan global yang memerlukan mobilisasi sumber dana kesehatan dan keuangan.
Untuk pembiayaan percepatan kesiapsiagaan dan merespons pandemi global saja dibutuhkan sekitar 3,4 miliar dollar AS (sekitar Rp48,3 triliun) setahun.
Prioritas AKG lainnya, penyelarasan standar prokes global, redistribusi pusat manufaktur dan pusat penelitian global guna mengantisipasi kerentanan kesehatan ke depannya.
Sedangkan inisiatf G20 sendiri dalam penanganan pandemi berupa penangguhan pembayaran utang LN negara berpenghasilan rendah, injeksi penanganan Covid-19 bernilai lebih dari 5 triliun dollar AS (sekitar Rp71 quadriliun).
Selain itu penghapusan bea dan pajak impor untuk vaksin, sanitasi tangan dan disinfektan dan obat-obatan.
Ketimpangan Distribusi Vaksin
Di tengah pandemi Covid-19 terjadi pula ketimpangan akses terhadap vaksin antara negara-negara maju dan negara berkembang apalagi miskin karena negara-negara majua lebih memprioritaskan pada warganya.
“Negara-negara maju di belahan bumi utara, lebih mementingkan dosis booster bagi warganya, sementara yang dibagikan pada negara-negara selatan lebih sedikit, “ ujar Penasehat Snior Dirjen Organisai Kesehatan Dunia (WHO) Bidang Kender dan Pemuda Diah Saminarsih.
“Distribusi vaksin yang pincang memicu munculnya varian Omicron di Afsel, dan makin lama penanganan pandemi, makin lama pula dilakuan pemulihan sosial dan ekonomi, “ ujarnya.
Sebagai perbandingan, vaksinasi menjangkau negara-negara maju seperti AS, Austria, Korsel dan Jerman antara 72,8 persen sampai 86,6 persen penduduk, sementara negara negara miskin seperti Afghanistan, Liberia, Nigeria dan Uganda antara 6,1 sampai 20,9 persen.
Kesiapan dana bersama untuk menghadapi pandemi yang merupakan ancaman umat manusia diperlukan, karena korbannya juga tidak pilih-pilih bulu, yang miskin atau kaya, bisa sama-sama terpapar. (Kompas/ns)
