KANADA – Warga Kanada dan sebagian besar dunia pada Sabtu menunjukkan solidaritas untuk “minoritas paling teraniaya di dunia” warga Rohingya, dalam rangka peringatan global Genosida Rohingya yang pertama.
Pada 25 Agustus 2017, militer Myanmar, dibantu dan didukung oleh mayoritas penduduk Budha, secara sistematis memulai apa yang PBB sebut sebagai “pembersihan etnis” dari minoritas Muslim Rohingya.
Kekerasan terhadap Rohingya telah berlangsung selama beberapa dekade, tetapi 25 Agustus menandai babak baru yang lebih berdarah dalam kekejaman di Rakhine, Myanmar.
Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas.
Desa-desa dibakar, perempuan dan anak-anak dibunuh, juga diperkosa.
Saat ini, ada sekitar satu juta orang yang hidup dalam kondisi kumuh di kamp-kamp pengungsian sementara di Bangladesh.
Sementara banyak negara telah menyatakan kemarahannya, tekanan global terhadap Myanmar yang sebelumnya bernama Burma, gagal menghentikan kekejaman tersebut. Kanada telah menjanjikan bantuan senilai CAD300 juta, tetapi pada kenyataannya dibutuhkan lebih dari uang untuk menghentikan pembantaian itu.
“Pemerintah Kanada telah mengambil tindakan lebih lanjut untuk mendukung orang-orang Rohingya dan kami sangat menghargai upaya mereka,” Ahmed Ramadan mengatakan, Jumat. Dia bertindak sebagai direktur dari Satuan Tugas Burma (BTF), salah satu organisasi utama di balik acara hari peringatan di Kanada.
“Namun, genosida dan penderitaan di Myanmar selama 40 tahun terus berlanjut. Kesuksesan hanya akan benar-benar dicapai ketika Rohingya memiliki kewarganegaraan, perdamaian, dan kebebasan. Para pelaku kejahatan keji tersebut harus bertanggung jawab.”
Hasan Siddiqui dari BTF mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa melalui acara ini penyelenggara ingin mengarahkan perhatian dunia pada penderitaan Rohingya.
“Apa yang kami harapkan dari hari ini adalah untuk mengingatkan semua orang bahwa warga Kanada tidak melupakan orang-orang Rohingya yang telah menghadapi genosida,” katanya.
“Masyarakat dunia harus memastikan bahwa genosida Rohingya berhenti, bahwa hak-hak mereka dipulihkan, martabat mereka dikembalikan dan bahwa mereka dapat dengan aman tinggal di tanah kelahiran mereka.”
Di Amerika Utara, diharapkan ratusan ribu akan menghadiri acara yang terbuka untuk semua orang ini dalam upaya untuk menunjukkan solidaritas dengan Rohingya. Acara ini akan menampilkan pembicara tamu, bersama dengan pameran foto, replika tenda pengungsi dan pos pemeriksaan.
Bersama dengan BTF, kelompok Inisiatif Pengembangan Rohingya Kanada membantu menyelenggarakan acara ini di Kanada.
Siddiqui mengatakan, PBB perlu segera bertindak untuk mengakhiri penderitaan kaum Rohingya.
“PBB harus mengakui apa yang terjadi di Myanmar sebagai genosida dan bekerja untuk membentuk zona aman yang dilindungi PBB di tanah kelahiran mereka, di mana kehidupan dan hak-hak Rohingya akan dijaga dan keamanan jangka panjang mereka dapat dipastikan.”
Acara serupa juga akan diadakan di seluruh negeri, termasuk di Toronto, Halifax, Ottawa, Winnipeg, dan Vancouver.
Di AS, acara serupa direncanakan akan diadakan di Chicago, New York, Washington, D.C. Sejumlah kota di Eropa juga berpartisipasi.
KOREA SELATAN
Sejumlah aktivis Korea Selatan berkumpul di depan kedutaan Myanmar di Seoul untuk mengekspresikan solidaritas untuk para pengungsi pada Hari Peringatan Genosida Rohingya.
Dalam sebuah pernyataan tertulis, Masyarakat Sipil Korea mengatakan mereka mengorganisir protes “untuk menghormati korban yang dibunuh oleh pemerintah Myanmar tahun lalu dan untuk bersatu dengan orang-orang yang paling teraniaya yang telah ditolak haknya untuk memanggil ‘Rohingya’ sebagai jati diri mereka sendiri.”
Pada 25 Agustus 2017, Myanmar melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap minoritas etnis Muslim, menewaskan 25.000 warga sipil dan memaksa 750.000 lainnya melarikan diri ke Bangladesh.
Masyarakat Sipil Korea, sebuah kelompok yang terdiri dari 32 organisasi Korea, meminta perhatian untuk “fakta bahwa pemerintah Myanmar telah lama mempertahankan kekerasan kolektif, deportasi dan diskriminasi hukum dan kelembagaan secara luas dan sistematis terhadap orang-orang Rohingya”.
Perrnyataan itu mengkritik “genosida yang terorganisir” dan “pembersihan etnis khusus” oleh pemerintah Aung San Suu Kyi yang merupakan penerima Hadiah Nobel Perdamaian.
Terkait hak orang-orang Rohingya untuk kembali ke rumah, kelompok itu mendesak “pemerintah Myanmar untuk menjamin kembalinya mereka dengan sukarela, aman dan bermartabat”.
LSM Korea Selatan menuntut penyelidikan independen terhadap genosida Rohingya serta akses tidak terbatas terhadap media internasional dan kelompok hak asasi manusia ke wilayah tersebut.
Mereka juga meminta Myanmar untuk mengakui “Rohingya sebagai penduduk asli dan memberi mereka kewarganegaraan”, sementara mereka juga menuntut Dewan Keamanan PBB “menyerahkan kasus genosida ke Pengadilan Kriminal Internasional”.
”Pemerintah Myanmar harus memastikan pengembalian semua pengungsi secara sukarela, aman dan mulia, dan memastikan partisipasi aktif dalam diskusi repatriasi,” menurut pernyataan itu. Kelompok itu juga mendesak pemerintahnya sendiri untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya.
ROHINGYA TERANIAYA
Menurut Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA), sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar.
Dalam laporan terbaru yang berjudul ‘Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira’, OIDA meningkatkan perkiraan jumlah Rohingya yang terbunuh menjadi 23.962, dari angka yang dikeluarkan oleh Doctors Without Borders sebelumnya sebesar 9.400.
Lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, sementara lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, menurut laporan OIDA, menambahkan bahwa 17.718 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar. Lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar dan 113.000 lainnya dirusak.
Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang-orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi sejumlah serangan sejak kekerasan komunal meletus pada 2012 dan menewaskan puluhan jiwa.
PBB mencatat adanya pemerkosaan massal, pembunuhan–termasuk bayi dan anak-anak–pemukulan brutal, dan penghilangan paksa yang dilakukan oleh personel militer.
Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.
Sumber : Anadolu Agency
