PRINSIP ekonomi yang paling mendasar adalah equilibrium atau keseimbangan, termasuk juga inflasi atau menurunnya nilai barang atau diflasi, naiknya nilai barang yang keduanya harus terus dikendalikan.
Saat ini perekonomian Indonesia menurut catatan BPS, mengalami deflasi selama lima bulan terakhir berturut-turut dari Mei 2024 hingga September tahun yang sama.
Pada Mei 2024 terjadi deflasi 0,03 persen, lalu turun menjadi 0,08 persen pada Juni, 0,18 persen Juli, 0,03 persen Agustus dan 0,12 September dibandingkan dengan inflasi pada Januari 2024 sebesar 0,04 persen, Februari 0,37 persen, Maret 0,52 persen serta April 0,24 persen.
Angka deflasi tersebut diyakini menunjukkan kondisi terburuk yang dialami Indonesia sejak 1999. Indonesia juga terakhir mengalami deflasi beruntun pada masa pandemi Covid-19. ,
Sementara Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa deflasi maupun inflasi harus dikendalikan dengan baik demi menjaga stabilitas harga sehingga tidak merugikan produsen dan konsumen.
Jokowi menyatakan, keseimbangan antara stabilitas harga dan kemampuan produsen untuk memproduksi adalah hal yang penting.
“Apapun yang namanya deflasi maupun inflasi, dua-duanya memang harus dikendalikan sehingga harga stabil, tidak merugikan produsen, bisa petani, nelayan, UMKM, pabrikan, tapi juga dari sisi konsumen supaya harga juga tidak naik,” ujar Jokowi dalam keterangannya, Minggu (6/10).
Terkait deflasi yang sudah berjalan selama lima bulan di Indonesia, Jokowi menekankan betapa pentingnya memahami penyebabnya untuk memastikan kondisi perekonomian tetap terkendali dan stabil.
“Coba dicek betul deflasi itu jika pasokannya baik, distribusinya baik, transportasi dan distribusinya lancar, enggak ada hambatan atau karena memang daya beli yang turun, “ ujarnya.
Menurut Jokowi, inflasi tahunan (year on year) masih berada di level cukup baik, sekitar 1,8 persen, hanya saja, ia mengingatkan agar angka tersebut tidak terlalu rendah sehingga tidak merugikan produsen, khususnya petani dan sektor-sektor produksi lainnya.
Jaga keseimbangan
Pada bagian lain, Jokowi mengatakan, menjaga keseimbangan tidaklah mudah, namun pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan keberlanjutan stabilitas harga guna melindungi produsen dan konsumen di seluruh sektor perekonomian.
Angka deflasi tersebut diyakini menunjukkan kondisi terburuk yang dialami Indonesia sejak 1999 dan terakhir mengalami deflasi beruntun pada masa pandemi Covid-19. Lalu,
Laman Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, deflasi merupakan fenomena penurunan harga barang-jasa yang ada di dalam suatu wilayah.
Deflasi terjadi karena jumlah uang beredar berkurang sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi turun dan secara umum, deflasi disebabkan turunnya peredaran uang di tengah masyarakat karena banyak disimpan di bank.
Permintaan barang-jasa yang berkurang meski produksinya meningkat atau tidak bisa dikurangi juga menimbulkan deflasi atau disebabkan masyarakat membatasi pembelian.
Perlambatan kegiatan ekonomi pun menyebabkan deflasi, sebaliknya, inflasi adalah kondisi kenaikan harga barang-jasa dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus.
Inflasi terjadi karena nilai mata uang turun karena meningkatnya  peredaran uang di tengah masyarakat. Kondisi ini menyebabkan harga barang-jasa naik.
 Melemahnya permintaan
Sementara Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara mengungkapkan, deflasi lima bulan terakhir ini akibat melemahnya permintaan barang dan jasa oleh publik berturut-turut.
Bhima menyebut, kondisi deflasi di Indonesia tidak terjadi akibat kesuksesan mengendalikan inflasi, namun menandakan masyarakat sedang menahan diri untuk tidak belanja.
“Bahkan bukan lagi tahan belanja, tapi uang yang mau dibelanjakan masyarakat sudah berkurang porsinya,” terangnya saat dikonfirmasi Kompas.com.
Menurut dia, masyarakat kehabisan uang di tengah situasi perekonomian Indonesia yang saat ini memburuk a.l. karena kenaikan upah pekerja terlalu kecil, efek suku bunga tinggi, serta lapangan kerja terbatas di sektor formal.
Selain itu, Indonesia juga masih mengalami banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, sementara kenaikan tarif PPN 11 persen juga menimbulkan efek deflasi.
Kondisi tersebut membuat masyarakat kelas menengah sulit mencari pekerjaan. Sementara masyarakat kelas menengah atas mengurangi belanja karena khawatir situasi ekonomi memburuk.
“Bagi negara berkembang dan sedang berada pada fase bonus demografi (seperti Indonesia), kondisi deflasi beruntun adalah sebuah anomali. Penduduk usia produktifnya kan besar, tapi sisi permintaan lemah,” lanjut Bhima.
Â
Membuat pengsaha banting stir
Bhima menekankan, deflasi yang terus terjadi bisa membuat pelaku usaha terutama industri makanan-minuman, tekstil pakaian jadi, alas kaki, dan pelaku usaha properti perlu mengubah bisnisnya.
Jika tidak dicegah, menurut Bima, deflasi yang dialami Indonesia selama lima bulan bahkan dapat berujung pada resesi ekonomi jika tidak didegah.
“Bisa berlanjut bahkan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang secara musiman mendorong inflasi dari sisi permintaan (karena banyak orang membeli barang-jasa saat itu),” tambahnya.
Direktur Digital Celios, Nailul Huda mengkonfirmasi Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan terakhir yang berbed dari kondisi biasanya.
“Saya mencatat, kondisi deflasi saat ini memang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor domestik,” katanya.
Menurut dia, Indonesia sebelumnya mengalami deflasi berbulan-bulan pada 2008-2009 diakibatkan krisis global, lalu pada masa pandemi Covid-19 akibat faktor tak biasa yang menyebabkan permintaan barang-jasa melemah.
Nailul Huda menyebut, faktor deflasi yang dialami Indonesia banyak disebabkan kebijakan pemerintah yang kurang tebat. Ini menimbulkan daya beli masyarakat melemah.
Contoh kebijakan pemerintah yang kurang tepat seperti kenaikan harga Pertalite, aturan yang melemahkan industri, dan kurangnya investasi.
Ditambah dengan pergantian pemerintahan baru 20 Oktober dan libur panjang Nataru nanti, berbagai kemungkinan yang berdampak pada perekonomian harus terus diantisipasi (Kompas.com/ns)
