INDONESIA, negeri yang seolah-olah tak pernah sepi dari bencana, baik bencana alam yang tidak terelakkan, kecelakaan akibat ulah manusia maupun gabungan keduanya.
Sampai hari ini, derita dan duka masyarakat belum pupus akibat gempa berskala 6,5 SR yang menguncang Kabupaten Pidie Jaya, Pidie dan Bieruen di Propinsi Aceh, Rabu (7/12) pukul 05.03 WIB.
Tercatat 102 orang tewas, 140 luka berat, 684 luka ringan, sekitar 450 bangunan rumah, 129 ruko, tiga pondok pesantren , satu sekolah dan 13 mesjid luluh lantak akibat gempa yang dipicu oleh gesekan sesar aktif tersebut. Gempa juga menciptakan 10.000 pengungsi yang harus berteduh di gedung-gedung instansi pemerintah,di tenda-tenda atau di rumah kaum-kerabat mereka.
Wilayah RI rentan gempa, karena berada di pertemuan tiga lempeng aktif dunia (Indo-Australia, Euro-Asia dan lempeng Pasifik) dan di kawasan lingkaran cincin api Pasifik yang ditandai dengan keberadaan 142 gunung berapi aktif.
Masih di Aceh. Kabupaten Bener Meriah, Juli lalu juga dilanda gempa berskala 6,1SR yang merenggut nyawa 42 warganya, 400 luka-luka dan 3.000 rumah hancur.
Pada 26 Desember 2004, gempa raksasa berskala 9,l SR disusul tsunami meluluhlantakan Banda Aceh, menewaskan 200.000 orang dan menghancurkan ribuan rumah hancur, sejumlah sarana dan parsarana umum.
Kerugian materi diakibatkan bencana di Indonesia yakni sekitar Rp40 triliun, didominasi oleh banjir dan tanah longsor, adalah yang terbesar di ASEAN.
Bencana sebagai fenomena alam memang tidak terelakkan, namun tindakan mitigasi sebelum musibah terjadi, jelas bisa menekan risiko kerugian, baik korban manusia maupun harta benda, sarana dan prasarana publik.
Itu agaknya yang tidak dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Musibah demi musibah berlalu, namun tidak banyak yang dilakukan untuk mengantisipasi munculnya bencana berikutnya.
Data BNPB mengungkapkan, jumlah bencana alam pada 2016 tertinggi selama satu dekade terakhir dan terjadi tren kenaikan bencana (kecuali pada 2011, 2013 dan 2015) sehingga dituntut keseriusan seluruh pemangku kepentingan di republik ini untuk fokus melakukan upaya mitigasi guna meminimalisir risiko.
Selama 2016 tercatat 2.151 kali bencana alam, yang tertinggi selama l0 tahun terakhir yakni 816 kali pada 2007, l.073 kali pada 2008, l.246 kali pada 2009, l.941 kali dalam 2010, l.811 kali selama 2011, l.674 kali di tahun 2013, l.967 kali di 2014 dan pada 2015 yakni l.677 kali.
Anggaran, cekak
Rendahnya perhatian pemerintah dan DPR tampak dari cekaknya dana yang dialokasikan bagi penanggulangan bencana. Dalam APBN 2015/2016 tercatat hanya Rp4 triliun atau sekitar dua persen dari total APBN. Bahkan daerah-daerah hanya mengalokasikan antara 0,02 sampai 0,07 persen dari total APBD untuk penangulangan bencana .
Daripada rajin studi banding ke luar negeri, sepantasnya jika DPR,DPRD I dan DPRD II di tiap-tiap daerah ikut cawe-cawe memperjuangkan kenaikan anggaran program mitigasi atau penanggulangan bencana dan juga mengawasi penggunaannya.
Bercermin dari gempa Pidie dan bencana-bencana alam di Indonesia lainnya, jatuhnya korban bukan akibat bencana itu sendiri, tetapi karena terabaikannya tindakan mitigasi.Bangunan yang didirikan di kawasan rentan bencana, atau yang konstruksinya asal-asalan, dirancang oleh arsitek amatiran, menggunakan bahan bangunan berstandar tahan gempa.
Mudahnya pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa diduga menjadi salah satu penyebab besarnya jumlah korban saat terjadi gempa berkekuatan relatif rendah.Dari sejumlah gempa yang terjadi sebelumnya, korban berjatuhan bukan akibat gempa, tetapi karena terperangkap di reruntuhan bangunan yang didisain tidak tahan gempa.
Persyaratan terkait bangunan tahan gempa di Indonesia sebenarnya sudah diatur dalam UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan UU No. 28/2002 tentang bangunan gedung, juga dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun UU tersebut hanya aturan diatas kertas yang lemah pengawasannya.
Mencontoh negara lain
Mungkin Indonesia bisa mencontoh negara lain terkait sanksi hukum bagi pelanggaran atau kelalaian yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa atau timbulnya kerugian materi yang tidak seharusnya terjadi akibat suatu bencana.
Pemerintah Prefektur Miyagi, Jepang harus membayar ganti rugi 13,4 juta dolar AS kepada keluarga 13 siswa SD yang tewas akibat gempa dan tsunami pada Maret 2011 karena dianggap lalai. Ganti rugi juga harus dibayar oleh pengusaha transportasi pada keluarga empat siswa TK yang tewas akibat kendaraan antar jemput mereka terseret gelombang tsunami.
Pengembang apartemen berlantai 17 di kota Tainan, Taiwan dijebloskan ke dalam bui akibat rubuhnya bangunan tersebut diterjang gempa pada Februari lalu yang menyebabkan 43 orang tewas dan 95 orang terjebak reruntuhan bangunan.
Di Indonesia, sudah menjadi rahasia umum, hanya dengan membayar jumlah tertentu diatas tariff yang sudah ditetapkan, IMB dengan mudah bisa diterbitkan.
“Saya meragukan, bangunan-bangunan di Pidie memenuhi standar konstruksi tahan gempa, “ kata pakar konstruksi Universitas Syiah Kuala, Taufik Saidi. Hal senada dikatakan Dirjen Penyediaan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR, Ir Syarif Burhanuddin M. Eng. “Yang penting bayar. Petugas tidak mengecek lagi di lapangan, “ tuturnya.
Menjelang pilkada serentak pada pertengahan 15 Februari 2017 dan pemilihan presiden pada 2019 rakyat berharap agar salah satu kriteria bagi pemenangnya nanti adalah sosok yang peduli dan sadar bencana.
Selain dimulai dari masyarakat di lingkungan masing-masing, pemimpin di level kelurahan sampai presiden memang harus sadar bencana.
Dicari! Pemimpin sadar bencana
