NEW YORK – Dewan Keamanan PBB siap untuk mendukung proposal AS yang bertujuan untuk menghapus beberapa sanksi keras terhadap Korea Utara yang telah menghambat bantuan kemanusiaan.
Krisis kemanusiaan Korea Utara telah menyebabkan sekitar 10 juta orang atau hampir setengah dari populasi mengalami kurang gizi.
Resolusi PBB menetapkan bahwa sanksi tidak boleh mempengaruhi bantuan kemanusiaan, tetapi organisasi bantuan berpendapat bahwa perdagangan yang ketat dan langkah-langkah perbankan menciptakan hambatan birokrasi dan memperlambat aliran pasokan vital.
Menurut dokumen yang dilihat AFP, sebuah proposal AS yang diajukan bulan lalu akan memberikan instruksi yang jelas untuk membantu organisasi dan pemerintah untuk mengajukan pengecualian sanksi PBB untuk Korea Utara.
Setelah berminggu-minggu negosiasi, komite sanksi PBB diharapkan memberikan persetujuan akhir terhadap pedoman baru tersebut.
Setelah disetujui, pemberitahuan akan dikirim ke 193 negara anggota PBB oleh komite untuk memberikan penjelasan yang jelas tentang mekanisme pembebasan kemanusiaan yang komprehensif yang akan “meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Korut.
Langkah itu dilakukan saat Amerika Serikat menyerukan tekanan maksimum untuk dipertahankan terhadap Korea Utara agar memaksa Kim Jong Un menindak lanjuti janjinya untuk denuklirisasi semenanjung Korea.
Setelah Rusia dan China mendesak dewan untuk meringankan sanksi, Duta Besar AS Nikki Haley mengatakan bahwa PBB seharusnya tidak melakukan “satu hal” sampai Korea Utara mengambil tindakan untuk membongkar program nuklir dan rudalnya.
Seorang pejabat AS mengatakan pedoman itu akan memastikan bahwa “hanya kegiatan kemanusiaan yang penting dan menyelamatkan jiwa yang dibutuhkan di Korea Utara dapat berlanjut” dan bahwa permintaan untuk pengecualian akan menjalani tinjauan rinci.
