WALAU terlalu jauh jika dikaitkan dengan kebangkitan barisan Nazi pimpinan Adolf Hitler di masa lalu, kehadiran Partai Kebebasan (FPO) dalam koalisi pemerintahan Austria mengindikasikan kehadiran paham populisme.
Susunan kabinet koalisi baru Austria terebut disampaikan oleh Ketua Partai Rakyat (OVP) yang juga calon Kanselir Sebastian Kurz dan Ketua FPO Heinz Christian Strache di Wina, Sabtu lalu (17/12).
Tidak tanggung-tanggung, enam politisi FPO, partai yang didirikan pada 1956 oleh mantan sayap militer Partai Nazi, Schutzstaffel (SS) yang dikenal kejam terhadap lawan-lawan politiknya di era rezim Hitler dulu, mengisi jabatan menteri.
Posisi penting seperti menteri dalam negeri, menteri luar negeri dan menteri pertahanan termasuk yang akan dipegang politisi FPO, sedangkan mitra koalisinya, OVP menempatkan delapan kadernya di dalam kabinet.
Herbert Kickl, kader FPO yang dicalonkan sebagai mendagri, semula adalah penulis naskah pidato pimpinan FPO Joerg Haider yang dianggap sebagai tokoh kontroversial, karena dalam pidatonya sering mengagung-agungkan kejayaan Hitler di masa lalu.
Dokumen perjanjian setebal 180 halaman yang dibuat FPO dan OVP, antara lain memuat kesepakatan kedua partai menjadikannya sebagai dasar perubahan bagi Austria.
Strache pada referendum 1994 menentang penggabungan Austria ke dalam Uni Eropa (UE), bahkan kerap mengritik organisasi bangsa-bangsa di kawasan Eropa itu sebagai monster birokrasi.
Austria pernah mendapat sanksi dan pengucilan dari UE pada tahun 2000 akibat kritikan tajam yang dilontarkan terhadap organisasi bangsa-bangsa Eropa itu oleh anggota kabinet berasal dari kader FPO.
Namun dalam dokumen kesepakatan antara FPO dan OVP, disebutkan bahwa Austria di bawah kepemimpinan mereka, mendukung UE yang kuat, karena dengan itu akan hadir Austria yang (juga) kuat.
FPO meminta semua pihak tidak mencemakan masuknya partai tersebut dalam pemerintahan Austria. “Tidak ada yang perlu ditakuti, “ kata Kickl.
Kabar buruk bagi imigran
Yang jelas, masuknya partai ekstrem kanan dalam kabinet Austria merupakan kabar buruk bagi para imigran terutama yang berasal dari negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya pemeluk Islam.
Dalam kampanye pemilu lalu, kedua partai mengusung isu untuk memperketat pengawasan imigrasi, deportasi secepatnya bagi pencari suaka yang ditolak dan pemberantasan radikalisme.
Sebaliknya, kemenangan FPO dan OVP di Austria disambut gembira a.l. oleh pimpinan kelompok ekstrem Front Nasional Marine Le Pen yang dikalahkan oleh Presiden petahana, Emmanuel Macron dalam pemilu Perancis lalu.
“Ini kabar luar biasa bagi Eropa dan sukses (FPO dan OVP) menunjukkan, masa depan Eropa berasal dari rakyat, “ kata Le Pen dalam pidatonya saat menghadiri pertemuan partai-partai ekstrem kanan Eropa di Praha, Ceko pekan lalu.
Hal senada dikatakan oleh pimpinan partai ekstrem kanan Belanda (PVV), Geert Wilders yang dikalahkan oleh pimpinan VVD, Mark Rutte, perdana menteri petahana, dalam pemilu yang digelar pertengahan Maret lalu.
Wilders mengatakan bahwa perekonomian dan keamanan Belanda akan lebih baik jika berada di luar UE dan apa yang terjadi di Austria bisa dijadikan contoh bagi dunia.
Kemenangan Donald Trump dalam pemilu di AS lalu dan juga kehadiran FPO dalam koalisi pemerintah Austria mewakili paham populis yang mementingkan rakyatnya ketimbang ikut ambil bagian mencari solusi persoalan dunia.
Sukses tokoh populis atau partai ekstrem Austria kali ini tentu tidak bisa dianggap mewakili negara-negara Eropa seluruhnya.
Masih banyak tokoh atau partai di daratan Eropa yang mengedepankan semangat kemitraan dan kerjasama global.
(AFP/AP/Reuters/ns)
