SUKSES dalam pilkada DKI Jakarta lalu, isu bernuansa SARA kemungkinan akan diangkat lagi dan mewarnai kontestasi pilkada serentak 2018 yang akan diikuti 171 daerah di Indonesia.
Untuk itu, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto berharap agar segenap komponen bangsa terutama tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pusat mau pun daerah serta kader-kader parpol tidak memperuncing situasi.
Siapa pun pemenangnya nanti, kata Setyo, harus ikut merajut persatuan dan kesatuan bangsa, tidak mempertajam perbedaan hanya karena berbeda pilihan antara seseorang atau kelompok dengan pihak lainnya.
Polri juga sudah menengarai lima propinsi dengan potensi kerawanan tinggi dalam pilkada 2018 yakni Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Suulawesi Selatan dan Papua.
Menghadapi potensi kerawanan tersebut, kepolisian di seluruh daerah akan berkoordinasi dengan TNI guna menjamin keamanan dan ketertiban sepanjang tahapan pilkada dan mengantisipasi sedini mungkin ancaman yang akan muncul.
Sementara dalam dialog nasional bertema “2018: Tahun Erupsi Politik” yang digelar di Jakarta pekan lalu, pimpinan PARA Syndicate, Jusuf Suroso menilai pentingnya kehadiran negara guna menjamin stabilitas sosial pada pilkada 2018.
“Negara harus hadir untuk mengawasi kontestasi politik, terutama munculnya isu-isu sensitif yang mencoreng nilai-nilai demokrasi, “ tandasnya dan menambahkan, Presiden Jokowi tak boleh ragu menegakkan hukum bagi pihak-pihak yang menghalalkan segala cara dalam berpolitik.
Menurut Suroso, munculnya konten-konten sensitif dan tidak demokratis dalam masa kampanye pilkada DKI Jakarta 2017 terjadi akibat absennya negara dalam menjaga iklim politik di tengah kontestasi politik saat itu.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Amiruddin al Rahab di tempat terpisah mengemukakan, dinamika politik dalam suatu negara harus mengedepankan nilai-nilai nondiskriminatik.
“Konflik-konflik yang terjadi akibat praktek diskriminasi dikhawatirkan akan mengancam HAM dalam pembangunan suatu peradaban, “ ujarnya.
Sedangkan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berpendapat, HAM adalah syarat mutlak bagi bangsa yang ingin membangun peradaban.
Prinsip non-diskriminasi, kata Taufan, perlu dikedepankan di tengah dinamika politik pilkada 2018 dan pemilu 2019 karena dikhawatirkan, gesekan akibat sikap diskriminatif akan berujung pada kekerasan fisik dan semakin jauh dari perilaku beradab.
Semoga kualitas demokrasi pada pIlkada 2018 dan pemilu 2019 meningkat serta menghasilkan pemimpin-pemimpin jujur, adil, pekerja keras dan amanah.
