KONFLIK berdarah di Myanmar sejak kudeta sepihak junta militer terhadap pemerintah sipil pada 1 Fabruari lalu kini dicemaskan meluas menjadi perang saudara antara pemerintah melawan kelompok-kelompok etnis bersenjata.
Perlawanan massa prodemokrasi sendiri yang nyaris tanpa jeda melalui unjukrasa di berbagai kota di negeri seribu pagoda itu yang sudah menewaskan 550-an orang belum termasuk yang luka-luka dan ribuan warga ditangkapi.
Junta tetap bergeming di tengah kecaman dan sanksi yang dijatuhkan sejumlah negara Barat seperti larangan berkunjung bagi pejabat rezim junta, pembekuan aset mereka dan juga penghentian transaksi bisnis terutama senjata.
Yang membuat miris, aparat keamanan makin beringas mengarahkan senjata mereka pada kerumunan massa sehingga paling tidak ada 46 anak-anak kecil yang tewas tertembak.
Pada hari Sabtu lalu saja(3/4), tercatat lima orang tewas akibat terjangan peluru aparat keamanan di lokasi yang berbeda yakni empat korban di kota Monywa dan seoang lagi di kota Thaton.
Kematian ratusan warga sipil yang melancarkan aksi damai menuntut pemulihan kehidupan berdemokrasi di Myanmar lalu juga menyulut kemarahan sayap militer sepuluh kelompok etnis di negeri itu yang menyatakan dukungan atas aksi pembangkangan massal.
Pemimpin Dewan Pemulihan Negara Bagian Shan, Jenderal Yawd Sherk misalnya, mengecam keras penggunaan peluru tajam terhadap warga sipil dan mendukung permintaan pertanggungjawaban terhadap pimpinan junta militer.
10 Kelompok Etnis Bergabung
Sebelumnya paling tidak pimpinan 10 kelompok etnis di Myanmar melakukan pertemuan secara daring (3/4) untuk membahas situasi politik di negeri itu yang mereka nilai kian memburuk.
Pertemuan itu digelar pasca serangan audara yang dilancarkan oleh junta militer atas posisi milisi bersenjata Persatuan Nasional etnis Karen (KNU) .
KNU menganggap, rezim junta militer telah menggunakan kekuatannya secara berlebihan sehingga merenggut sejumlah warga etnis tersebut dan memaksa 12.000-an warga sipil termasuk anak-anak mengungsi.
Pihak junta sendiri mengaku, mereka melancarkan serangan udara hanya sehari, namun sejumlah kelompok penegak HAM melaporkan sejumlah aksi pengeboman dan serangan udara dalam beberapa hari terakhir ini.
Ada lagi etnis muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar yang juga memiliki sayap militer, sehingga kemungkinan juga ikut bergabung menghadapi rezim junta.
Kekhawatiran bakal meluasnya konflik mengingat pernyataan sejumlah milisi etnis untuk mendukung aksi pembangkangan massal, Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Tom Andrews mengingatkan tentang risiko perang saudara di negeri itu.
“Sanksi dan embargo senjata harus dikenakan terhadap rezim junta untuk memotong akses mereka pada sumber keuangan dan senjata, “ kata Andrews, “ ujarnya. (AFP/Reuters/ns).
