JAKARTA, KBKNews.id – Dunia internasional hari ini tidak hanya dihadapkan pada krisis perdagangan global, tetapi juga pada tragedi kemanusiaan yang mendalam-genosida yang terus berlangsung di Gaza.
Kedua fenomena ini, meski sekilas terlihat terpisah, ternyata saling berkaitan. Hal ini diungkap oleh pakar ekonomi dari Universitas Andalas (Unand), Sumatra Barat, Prof. Dr. Syafrudin Karimi, SE, MA.
Di tengah sorotan pada kebijakan tarif impor Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump, tragedi di Gaza perlahan-lahan menghilang dari ruang publik dan media internasional. Keheningan ini, menurut Syafrudin, bukan kebetulan.
Syafrudin menilai, kebijakan tarif impor Donald Trump menciptakan kekacauan yang disengaja dengan membuat perhatian global tersita oleh turbulensi ekonomi sehingga dunia tidak fokus pada penderitaan seperti di Gaza.
“Kebijakan tarif Trump bukan sekadar soal neraca perdagangan, melainkan mencerminkan arsitektur kekuasaan global yang memungkinkan kekejaman tetap berlangsung selama angka ekonomi terlihat ‘stabil’,” kata Syafrudin di Padang, Senin (14/4/2025).
Ia menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi dalam bentuk tarif bukanlah alat netral sebab digunakan tidak hanya untuk melindungi ekonomi domestik, tetapi juga untuk mengatur ulang narasi global, mengalihkan perhatian dari kejahatan kemanusiaan, dan melindungi kepentingan geopolitik tertentu.
Lebih lanjut, Syafrudin menambahkan bahwa tarif perdagangan bukanlah alat yang netral. Alat ini digunakan bukan hanya untuk melindungi industri dalam negeri, tetapi juga untuk mengubah fokus perhatian global dan menjaga kepentingan geopolitik tertentu.
Dunia, kata Syafrudin, kini berada di titik kritis di mana stabilitas ekonomi menjadi kebutuhan utama, tetapi pada saat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan dikesampingkan oleh kepentingan diplomatik dan ketakutan.
Ia menambahkan bahwa diamnya banyak negara terhadap kekerasan di Gaza dalam dua tahun terakhir bukan tanpa alasan. Banyak dari mereka takut terhadap konsekuensi ekonomi jika secara terbuka mengecam tindakan tersebut, khususnya dari Amerika Serikat.
Ketika perdagangan dijadikan alat diplomasi, maka nilai-nilai kemanusiaan menjadi sandera. Negara-negara yang bergantung pada ekspor ke AS atau bantuan ekonomi cenderung memilih untuk tidak bersuara.
“Inilah wajah ekonomi global hari ini yakni efisien, tapi membungkam,” katanya, dilansir dari Antara.
Indonesia dan dunia internasional harus melihat bahwa perjuangan menolak tarif sepihak dan mendukung Palestina adalah bagian dari misi yang sama untuk mempertahankan kemanusiaan.
“Sudah saatnya melihat ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi sebagai ruang moral,” tegasnya.
Indonesia sendiri terdampak langsung oleh kebijakan proteksionis AS, di mana berbagai produk seperti tekstil, komponen elektronik, dan hasil industri lainnya dikenakan tarif tinggi.
Hal ini bisa memicu dampak berantai seperti meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan menurunnya daya beli masyarakat. Namun, di sisi lain, Indonesia juga memegang peranan penting dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.
Situasi ini menempatkan Indonesia dalam dilema yang tidak mudah-menjaga posisi kemanusiaan sambil menghadapi tekanan ekonomi global.
Oleh karena itu, Syafrudin menyarankan agar Indonesia mengambil langkah-langkah strategis seperti membuka pasar ekspor baru di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Selatan, serta melakukan diplomasi perdagangan berbasis solidaritas untuk membentuk blok dagang baru yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan.
Ia juga mendorong kebijakan fiskal yang mendukung sektor padat karya dan memperkuat pasar domestik, serta pembangunan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor.
Selain itu, Indonesia dinilai dapat berperan sebagai penggagas forum internasional yang membahas etika dalam perdagangan global, guna menyeimbangkan kepentingan pasar dengan nurani kemanusiaan.
