KOMUNITAS internasional menolak pengembangan, penguasaan atau kepemilikan senjata pemusnah massal seperti rudal berkemampuan mengangkut hulu ledak nuklir (warhead) , apalagi di tangan negara tertutup di bawah suatu rezim otoriter.
Seperti yang sudah-sudah, rezim Pyongyang selalu bergeming dan menampik kecaman komunitas internasional termasuk yang dilontarkan DK PBB terhadap uji coba rudal yang dilakukannya.
Rudal Pukguksong atau “Bintang Utara” yang dirancang untuk menjangkau sasaran sejauh 2.000 Km dan berkemampuan memuat hulu ledak nuklir, berhasil melayang pada ketinggian 550 Km di atas ufuk sebelum jatuh di Laut Jepang, 500 km dari lokasi peluncuran.
DK PBB (13/2) mengecam uji coba rudal itu dan mendesak seluruh negara anggotanya untuk mengeluarkan resolusi lebih keras lagi untuk memaksa agar Korut mematuhinya.
Sebaliknya, Dubes Korut di PBB Han Tae Song bersikukuh, sejumlah uji rudal yang dilakukan semata-mata untuk meningkatkan daya tangkal demi menjaga kedaulatan wilayah dan melindungi rakyatnya.
“Hak kami untuk melawan setiap ancaman dari luar dari musuh-musuh pemerintah dan terhadap sistem sosialis, “ kilahnya. Selama ini Korut beralasan, latihan-latihan militer yang digelar tetangga dan juga negara serumpun, Korsel bersama AS, merupakan ancaman nyata terhadap negerinya.
DK PBB di penghujung 2016 sudah menerbitkan resolusi untuk mengurangi komoditas ekspor utama Korut yakni batubara dan metal senilai 800 juta dolar AS dengan harapan negara itu tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mendanai proyek peluncuran rudal.
Tiongkok, tetangga, mitra dagang dan juga dianggap sebagai pelindung Korut, kali ini juga menilai Korut melanggar resolusi PBB, namun tetap bersikap lunak dengan meminta semua pihak menahan diri serta mendorong penyelesaian dengan duduk bersama di meja perundingan.
Tiongkok kecam AS
Selama ini Tiongkok mengambil sikap, friksi dengan Korsel dan AS lah yang memotivasi Korut melakukan uji coba rudal dan mengecam AS sebagai penghambat bagi penyelesaian persoalan karena tidak mau berunding langsung dengan Korut.
PBB mungkin bisa memprakasai “Six Parties Talk” atau dialog enam negara (AS, Inggeris, Jerman, Perancis, Rusia dan Tiongkok yang berhasil membujuk Iran menghentikan program pengembangan nuklirnya. Terkait uji coba rudal Korut, tentunya melibatkan enam “stake holders “ atau pemangku persoalan yakni Korut sendiri, Korsel, AS, Tiongkok, Jepang dan Rusia.
UJi coba rudal jarak balistik jarak menengah Pukguksong-2 pada pekan lalu dinilai berhasil pasca sejumlah kegagalan pada peluncuran rudal yang dilakukan sepanjang 2016.
Berbeda dengan rudal-rudal Scud peninggalan ex-Uni Soviet yang dioperasikan Korut dan rudal Nodong, Rodong, Taepodong 1, Taepodong 2 dan Musudan buatannya yang mengaplikasikan teknologi era dekade “60-an berbahan bakar propelan cair, Pukguksong menggunakan bahan bakar padat.
Ini yang ditakutkan pihak Barat, karena selain proses peluncurannya lebih cepat, jarak jangkau lebih jauh, mobilitas rudal berteknologi seperti yang digunakan Pukguksong juga lebih tinggi karena juga bisa diluncurkan dari bawah permukaan laut (kapal selam).
Di era kemitraan dan globalisasi saat ini, perlombaan untuk membuat senjata pemusnah massal seharusnya dihentikan.
Mending berlomba-lomba menggalang kemitraan dan pertemanan, bahu-membahu membangun dunia, milik kita bersama.
