Hukum Mengambil Kembali Harta Wakaf

0
191
Ilustrasi. (Foto: Ist)

JAKARTA – Pelaksanaan ibadah wakaf memerlukan keberadaan unsur-unsur tertentu, termasuk adanya wakif (orang yang memberikan wakaf), nazir (pengurus harta wakaf), maukuf (harta yang diwakafkan), dan ikrar (pernyataan wakif).

Namun, apakah wakif diizinkan mengambil kembali harta wakaf dengan alasan ketidakmampuan nazir untuk mengelolanya?

Kebanyakan ulama menyamakan sedekah jariyah dengan wakaf karena keduanya dipandang sebagai bentuk amalan yang pahalanya senantiasa mengalir.

Hal ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: “Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: ‘Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan kepadanya’.” (HR Muslim)

Saat wakif (orang yang memberikan wakaf) telah mengikrarkan atau melakukan tindakan yang menunjukkan adanya wakaf, hal tersebut sudah membuat wakaf menjadi sah dan mengikat, tanpa perlu menunggu persetujuan (kabul) dari pihak nazir.

Setelah seseorang mewakafkan hartanya, tidak diperbolehkan untuk membatalkan atau mengambilnya kembali, baik oleh wakif maupun orang lain.

Hadis-hadis Rasulullah SAW memberikan pengertian bahwa harta yang diwakafkan memiliki makna keabadian, seperti ungkapan “sedekah jariyah” (sedekah yang pahalanya terus mengalir).

Harta wakaf tidak boleh dijual oleh siapapun sebagai milik pribadinya, juga tidak boleh dihibahkan dengan cara yang menghilangkan kemanfaatannya.

Bahkan jika wakif meninggal dunia, wakaf tersebut tidak dapat diwariskan, sesuai dengan ungkapan hadis Ibn Umar yang menyatakan “Laa tubaa’u wa laa yubaa’u wa laa yuuratsu” (tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan).

Meskipun nazir tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam mengelola harta wakaf, harta yang telah diwakafkan tetap tidak dapat diambil atau dimiliki kembali oleh wakif, dan statusnya tetap sebagai barang wakaf.

Jika harta wakaf tidak berfungsi atau tidak memberikan manfaat yang seharusnya, wakif diperbolehkan mengubah atau menggantinya dengan yang memberikan manfaat lebih besar.

Misalnya, jika tanah wakaf yang awalnya digunakan sebagai pondok pesantren tidak memberikan manfaat yang signifikan, tanah tersebut dapat diubah menjadi madrasah atau rumah sakit untuk meningkatkan kemanfaatannya.

Advertisement div class="td-visible-desktop">

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here