NEW YORK – Indonesia bersama masyarakat internasional terus mendorong dan melakukan pengawasan nota kesepahaman (MoU) antara Myanmar dan Bangladesh untuk pemulangan para warga etnis Rohingya.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB ke-73, New York, Amerika Serikat (AS), khusunya pada acara Working Lunch on Rohingya Crisis tingkat Menteri Luar Negeri, mengatakan kerja sama kedua negara adalah aset penting dalam penanganan krisis di Rakhine State.
Negara-negara yang hadir dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia dalam mendukung dan mendorong penanganan situasi di Rakhine State. Secara khusus, Menlu Inggris selaku tuan rumah menyampaikan dukungan terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia.
“Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk tidak kehilangan fokus dalam mendukung proses demokratisasi berfungsi penuh di Myanmar untuk membawa kesejahteraan rakyat dan juga situasi damai,” ujarnya.
Dalam keterangan resminya, Kemenlu mengatakan pertemuan Working Lunch on Myanmar dihadiri oleh lebih dari 15 pejabat setingkat Menteri. Pertemuan dipimpin Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt dan Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut Minister for the Office of the State Counsellor of Myanmar dan Minister of International Cooperation Myanmar, Menteri Luar Negeri Australia, Jepang, Turki, Singapura, Malaysia, Wakil Tetap AS untuk PBB, serta Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi dan Kepala UNDP.
