IMBAS pandemi Covid-19 pada perekonomian tak terelakkan, Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi dua kuartal berturut-turut atau memasuki resesi minus 5,37 persen pada kuartal II dan minus 3,79 persen pada kuartal III 2020.
“Perekonomian Indonesia pada triwulan III-2020 year on year dibandingkan triwulan III-2019 mengalami kontraksi 3,49 persen” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Kamis, (5/11).
Pertumbuhan ekonomi RI yang masih positif 2,79 persen pada quartal I 2020, mulai terdampak Covid-19 terutama akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah wilayah dalam upaya menahan laju penyebaran pandemi virus tersebut.
Sampai akhir tahun, jumlah pengangguran diperkirakan naik dari sekitar 6,8 juta orang menjadi 11 juta orang dari sekitar 137,9 juta angkatan kerja, sementara warga miskin juga melonjak dari sekitar 29 juta orang menjadi 45 jutaan orang.
Warga perkotaan yang paling terimbas dampak Covid-19 akibat tutup atau lesunya kegiatan usaha, juga sektor informal akibat anjloknya daya beli dan terbatasnya aktivitas masyarakat di tengah pemberlakuan PSBB. Salah satu contoh saja, diperkirakan separuh atau 1,5 juta dari tiga juta pekerja di mall-mall akan terkena PHK.
Selain meningkatnya jumlah warga miskin dan penganggur, yang perlu diwaspadai adalah potensi ancaman aksi-aksi kriminlitas yang ikut marak akibat himpitan akonomi yang dialami banyak kalangan.
Indikasi akan terjadi resesi sudah diingatkan oleh Presiden Jokowi sejak awal September lalu saat ia mendeak para epala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempercepat penyerapan APBD khususnya belanja barang dan modal dan bansos.
Peringatan itu disampaikan oleh Jokowi mengingat penyerapan belanja APBD provinsi secara rata-rata nasional baru mencapai 44 persen sampai Agustus lalu, sementara pemkab dan pemkot 48,8 persen.
Resesi akibat Covid-19 tak hanya dialami RI, tapi hampir seluruh negara di dunia, juga sesama anggota ASEAN seperti Malaysia dan Thailand misalnya yang pertumbuhan ekonominya minus belasan persen, bahkan Singapura minus 41 persen, begitu pula negara-negara Uni Eropa rata-rata 16 persen.
Rakyat berharap agar di masa-masa sulit ini segenap jajaran birokrasi, di tingkat nasional maupun daerah bekerja lebih keras – jika kedapatan korupsi dihukum lebih berat – dan segenap elemen bangsa mengetatkan “ikat pinggang” bersama-sama.
