LANGKAH pemerintah bakal ditentukan oleh seberapa masif kekalahan raihan suara yang bakal dialami PM Inggeris Theresa May dalam voting parlemen terkait kesepakatan Brexit yang digelar, Rabu pagi (16/1).
Pasalnya, nyaris seluruh kalangan supra struktur politik di parlemen Inggeris dengan alasan beragam, keberatan terkait pasal-pasal kesepakatan mengenai keluarnya Inggeris dari Uni Eropa (Brexit).
PM May harus kembali lagi ke parlemen, Senin depan (21/1) untuk menjelaskan langkah yang diambil pemerintah jika dalam voting hari ini parlemen menolak kesepakatan Brexit dari UE.
Jika kalah tipis, PM May akan melakukan lobi-lobi intensif dengan anggota parlemen dan bersiap melakukan pemungutan suara ulang.
Namun jika kalah telak, kesepakatan Brexit yang diusulkan oleh PM May sudah tidak memiliki harapan lagi untuk digolkan, dan ia harus menunda tenggat pemberlakukan Brexit pada UE yang semula disepakati paling lambat 29 Maret 2019.
UE sendiri sudah memberikan lampu hijau bagi penguluran tenggat waktu Brexit paling lambat 30 Juni 2019 dimana akan digelar pemilu legislatif Eropa minus Inggeris.
Dengan perpanjangan waktu tersebut, PM May bisa menyiapkan langkah berikutnya melalui penyelenggaraan referendum kedua, percepatan pemilu atau opsi lain yakni Inggeris keluar dari UE (Brexit) tanpa kesepakatan. Namun dengan menggelar referendum kedua kalinya, PM May bisa dianggap menghianati mandat yang diberikan rakyat pendukung Brexit dalam Referendum 2016.
Dimenangi oleh pro-Brexit
Referendum yang digelar di Inggeris atau Britania Raya pada 23 Juni 2016 dimenangkan dengan 51,9 persen suara rakyat yang pro-Brexit berbanding 48,1 persen suara yang menghendaki tetap dalam UE.
Sedangkan opsi percepatan pemilu, dikhawatirkan oleh kubu konservatif akan membuka peluang bagi Partai Buruh untuk meraih kekuasaan, sementara opsi Brexit tanpa kesepakatan denga UE ditentang oleh kalangan mayoritas parlemen.
PM May juga mencoba mengambil hati parlemen dengan menyatakan bahwa masa depan Inggeris ada di tangan mereka, sehingga meminta mereka agar mencermati kesepakatan yang dibuat dengan UE walau memang diakuinya tidak sempurna. “Ini kompromi, “ tuturnya.
Sebaliknya, Partai Uni Demokratik (DUP), koalisi asal Irlandia Utara yang memiliki 10 kursi di parlemen bertekad menolak kesepakatan yang dianggap mereka sebagai “racun” dan juga klausul backstop terkait perbatasan Republik Irlandia dan Irlandia Utara.
Klausul “backstop” terkait dengan pengaturan perbatasan antara Irlandia Utara yang merupakan wilayah Kerajaan Inggris dan Republik Irlandia yang anggota UE diberlakukan demi menghindari ketatnya pengawasan di perbatasan jika Inggeris dan UE gagal mencapai kesepakatan dagang dalam masa transisi 21 bulan yang diperpanjang pasca Brexit, 29 Maret 2019.
Situasi ini akan membuat Irlandia Utara secara umum tetap sejalan dengan aturan UE sehingga memungkinkan berlanjutnya kebebasan pergerakan barang dan manusia pasca Brexit.
DUP tetap bergeming menolak backstop walau PM May yang bolak-balik untuk meyakinkan ke UE sehingga kemudian memberikan jaminan tertulis akan merumuskan perdagangan bebas Inggeris dan UE sebelum 2020 sehingga backstop tidak diberlakukan.
“Pilihan antara Brexit atau tetap di UE, agaknya beda-beda tipis mudharat dan manfaatnya, hingga politisi, pemerintah dan rakyat Ingeris terbelah dua, pilih yang mana”. (AP/AFP/Reuters/ns)
