JAKARTA – Beban dan dampak penyebaran yang ditimbulkan penyakit menular Tuberkolusis (TB) di Indonesia mendorong sejumlah pihak bergerak.
Salah satunya ialah Koalisi TB bentukan beberapa inisiator antara lain Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj, Ketua Forum Stop TB Partnerahip Indonesia (FSTPI), dan Vice President GFO Johnson dan Johnson Asia Pasific Lakish Hatalkar.
“Dalam pertemuan sekaligus diskusi ini kami merekomendasikan beberapa butir ajakan untuk pengehentian penyebaran TB,” ujar Arifin dalam paparannya di Gedung PBNU, Jakarta, Rabu (8/3).
Butiran rekomendasi tersebut antara lain mengajak semua kementrian terlibat dalam upaya penanggulangan TB. Harus diterbitkannya Perautar Presiden RI tentang penanggulangan TB di Indonesia sebagai dasar hukum keterlibatan semua pihak.
Ketiga Arifin bersama Koalisi mengajak pemerintah memberikan dukungan kepada sektor induatri untuk menyebarluaskan informasi pedoman penanggulangam TB di tempat kerja di seluruh RI.
“Kami juga mengajak Civil Society Organization ‘CSO’untuk memberikan sumber daya yang diperlukan dalam penanggulangan TB sesuai amanat sistem kesehatan nasional RI pilar ke 7,” jelas Arifin.
Terakhir Arifin mengatakan bahwa layanan kesehatan mesti digandeng guna memastikan pelayanan yang berkualitas. Rencananya butir rekomendasi tersebut bakal di ajukan kepada Komisi IX DPR RI, sejumlah kementerian dan Pemprov.
