JAKARTA (KBK) – Praktisi Pendidikan Nasional Rahmat S Syehani S.Pd M.Pd memberikan tanggapan atas riset yang dilakukan Dompet Dhuafa University. Menurutnya dengan menggunakan metode persepsi publik, jawaban riset itu sangat bergantung pada latar belakang responden.
Rahmat mencontohkan seperti riset terkait akses pendidikan gratis. Ia mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaan di atas bukan karena faktor tingkat pendidikan orang Indonesia melainkan budaya masyarakat Indonesia yang senang gratis, maka tak heran bila mendapatkan jawaban dengan nilai di atas 90 persen.
“Tapi masalahnya meski gratis proses pendidilan Indonesia berjalan seadanya karena sekolah tidak boleh menarik uang dan sekolah juga tidak boleh menarik uang dari siswa. Akibatnya tidak ada pengembangan SDM. Berbicara sekolah gratis tidak linear,” ucap Rahmat di Jakarta, Kamis (27/4).
Berikutnya terkait pengembangan kurikulum. Rahmat melihat benang merah dari perubahan kurikulum yang kerap terjadi karena pemerintah tidak memiliki riset panjang terkait kurikulum. Setidaknya dikatakan Rahmat harus ada riset selama 8 tahun namun untuk mencapai itu dibutuhkan dana yang tak sedikit. Maka tak heran bila data yang dilansir DD University menunjukan angka hampir sama.
Selanjutnya Rahmat mengkritik keterkaitan tingkat pendidikan dengan perilaku korupsi. Rahmat menilai faktor korupsi yang terjadi di Indonesia bukan karena pendidikan melainkan faktor kekuasaan. Namun jika berbicara korupsi dalam artian menggerogoti uang negara Rahmat sependapat dengan data yang dikantongi DD University.
“Supir angkot berkuasa atas mobilnya. Kalau ada penumpang baru yang naik angkot dan pada saat turun menanyakan ongkos pasti si supir akan mematok harga tinggi. Yang biasanua dua ribu bisa jadi empat ribu. Ini salah satu bentuk korupsi. Definisi korupsi harus dilerluas, ” papar Rahmat.
Menyoal mengubah peradaban dan ketimpangan dengan pendidikan dikatakan Rahmat masih perlu kerja keras. Pasalnya saat imi Rahmat melihat sistem pendidikan nasional masih rapuh dan mudah di goyang.
“Untuk mengatasinya pendidikan harus bebas dari intervensi politik. Kalau pendidikan merupakan cikal bakal Indonesia easaka negara harus punya perlindungan untuk menangkal kebijakan yang bersifat politis terutama setiap pergantian pemimpin,” jelas Rahmat
