HALAMAN balaikota DKI Jakarta “tenggelam” dalam lautan karangan bunga, sedangkan warga, mayoritas kaum perempuan – sebagian membawa setangkai mawar merah – berdesakan untuk memberi dukungan dan simpati pada gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Say it with flowers”, judul film musikal lawas Inggeris ini bermakna amat dalam bagi warga pendukung yang merasa kehilangan Ahok-Djarot Saiful dan yang menuntut pasangan gubernur Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menepati janji kampanyenya.
Pembelajaran dan pencerahan juga perlu dilakukan oleh warga yang sudah menentukan pilihannya pada pilkada DKI Jakarta 19 April lalu.
Warga begitu antusias menyambangi Ahok, sang “pelayan terbaik” menurut penilaian mereka, yang telah “berjibaku” membenahi ketidakberesan di jajaran birokrasi Pemrpov DKI Jakarta termasuk kalangan oknum-oknum DPRD-nya.
Mereka yang datang beragam, lintas agama, buktinya banyak muslimah yang berhijab, multi etnis dan aneka profesi, ada ibu-ibu rumah tangga,kelompok arisan atau pengajian, staf perusahaan termasuk juga warga negara Indonesia di luar negeri yang mengirim karangan bunga.
Jika ada tudingan pencitraan, rasanya kurang masuk akal, karena Ahok sudah kalah, begitu pula jika ada prasangka bahwa yang mengirimkan para pengusaha, juga agaknya mengada-ada karena mereka biasanya mengirimkan bunga atau sesuatu kepada pejabat diangkat, demi mengamankan atau mendapatkan peluang bisnis dari pejabat baru.
Oleh sebagian warga, Ahok dianggap sebagai sosok “lone ranger” jawara tanpa bala, membenahi birokrasi yang puluhan tahun dipersepsikan sarat anomali dan penyimpangan, malpraktek pungli dan korupsi atau tempat bagi mereka yang bekerja sekadarnya, asal-asalan dan lebih banyak pamrihnya.
Usaha kerasnya menyelamatkan APBD DKI Jakarta dari aksi “penjarahan “ oknum-oknum DPRD dan aparat pemprov mendapatkan serangan balik dari mereka yang sudah karatan, puluhan tahun menikmati uang-uang haram dari berbagai praktek koruptif lainnya dengan menggadaikan wewenang mereka.
Milyaran rupiah usulan penganggaran yang berhasil dicoret dalam pengadaan peralatan Damkar, pengadaan peralatan fitness dan generator (UPS) di sejumlah sekolah (oknum DPRD salah sebut menjadi USB) atau rasuah terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta yang berujung terbuinya oknum DPRD Sanusi (Fraksi Partai Gerindra) , hanyalah contoh-contoh praktek “bancakan” anggaran yang terkuak.
Faktanya, Ahok dan Djarot berdasarkan angka sementara “quick count” sejumlah pollster swasta, kalah telak di putaran kedua Pilkada Jakarta dari paslon Anies dan Sandiaga Uno dengan kisaran selisih 10 sampai 15 persen suara.
Super Hero yang kalah
Ironisnya, Ahok yang dianggap sebagai “Super Hero”, simbul pembela kejujuran yang nekat menentang arus pusaran korupsi yang sudah mengakar kuat di seluruh sendi-sendi birokrasi di negeri ini termasuk di DKI Jakarta, akhirnya “tersungkur”. Itulah yang ditangisi sebagian massa yang berempati padanya.
“Ahok, anda kalah dalam Pilkada, tapi memenangkan hati kami, “ demikian salah satu yang terulis di karangan bunga yang dikirim oleh seorang warga.
Jika diakui dengan jujur, rasanya tak terbantahkan bahwa kapitalisasi isu agama adalah salah satu amunisi ampuh yang mengantarkan Anies dan Sandiaga melenggang ke tampuk pimpinan DKI Jakarta.
Tiga kali aksi ratusan ribu, mungkin jutaan orang yang membentuk lautan massa, ujaran kebencian di medsos , ancaman untuk tidak menyalatkan jenasah atau stigma “kafir” bagi pendukung Ahok, tamasya Al Maidah untuk mengawal TPS-TPS,ternyata sangat efektif membuat sebagian orang takut atau terprovokasi untuk tidak memilihnya.
“Hari ini harus lebih baik dari sebelumnya. Jika cuma sama, artinya sia-sia atau merugi. Esok harus lebih baik dari hari ini. Jika tidak terkutuklah kita, “ ungkap kata-kata mutiara untuk mengingatkan Anies dan Sandi agar menepati janji-janji kampanye mereka.
Anies- Sandi harus mampu membuktikan janji-janji kampanye mereka yang sebagian berupa duplikasi program Ahok yang ditambahi plus (kartu kesehatan dan pendidikan), janji kotroversial pengadaan rumah tanpa uang muka atau DP serta “bagi-bagi” uang (berbentuk program) Rp1 sampai 3 milyar untuk setiap RW tiap tahun.
Gubernur dan wakil gubernur terpilih juga harus berhadapan dengan orang-orang atau kelompok pelanggar hukum dan ketertiban yang muncul kembali dengan memanfaatkan kekalahan Ahok dan mengklaim andil mereka bagi kemenangan Anies-Sandi.
Hal itu tampak dari kesemrawutan kembali Tanah Abang akibat ulah pedagang K5 yang semula sudah ditertibkan Ahok, begitu pula para preman yang menguasai parkir di RPTRA di kawasan Kalijodo yang baru saja “disulap” di era kepemimpinan Ahok dari lokalisasi prostitusi menjadi taman, pusat rekreasi anak-anak dan kegiatan publik.
Tindak premanisme
Anies yang berjanji akan berlaku sebagai pemimpin seluruh rakyat – tidak pilih kasih pada golongan tertentu – diharapkan mampu menindak tegas para preman atau kelompok radikal yang telah ikut mengantarkan Anies-Sandi menuju tampuk tertinggi pemprov DKI Jakarta.
Bagi bangsa ini, evaluasi dan kontemplasi perlu dilakukan, apakah pola pemikiran seperti yang terbangun di pilkada DKI Jakarta kali ini akan dipertahankan lagi pada pilkada atau pilpres mendatang?
Preferensi berdasarkan kesamaan keyakinan, identitas atau asal-usul tidak dilarang oleh Undang Undang, namun yang jelas pola semacam itu akan menutup pintu munculnya calon pemimpin terbaik.
Tidak salah, orang memilih rekan sesama ma’mun, jemaah atau sobat sekampung, tetapi dengan menutup mata terhadap calon dari “luar” yang lebih baik, lebih amanah dan jujur, hal itu akan merugikan banyak orang, bisa jadi mengorbankan kepentingan bangsa.
Wajar pula jika umat dari mana pun bereaksi keras melawan siapa pun penista keyakinan masing-masing, tetapi tentunya juga harus kritis pada orang-orang atau pihak yang mengkapitalisasi agama untuk kepentingannya atau memelintir kata-kata untuk menyulut emosi massa.
Harapan bercampur kecemasan juga disuarakan sejumlah tokoh masyarakat, pemuka agama serta ulama yang mengingatkan agar Anies tidak mengakomodasi aspirasi kelompok radikal yang berniat memecah belah bangsa ini.
“Jangan sampai, mulut pecah kongsi dengan hati. Persatuan dan kesatuan terus disuarakan, namun yang dilakukan sebaliknya, malah memecah belah, “ kata Buya Safii Maarif mengingatkan.
Kecemasan mereka termasuk Buya Safii, tentu beralasan, karena fakta tidak terbantahkan, Anies- Sandi diuntungkan oleh aksi-aksi kelompok yang mengkapitalisasi agama untuk menjatuhkan paslon atau kandidat lain.
Sukses pola politik identitas atau primordial juga mulai ditularkan dalam Pilgub di Jawa Barat dimana sudah muncul seruan agar tidak memilih walikota Bandung Ridwan Kamil yang dicalonkan Partai Nasdem, pengusung Ahok dalam Pilkada Jakarta lalu.
Terima kasih Ahok dan Djarot. Kerja keras dan tekad anda berdua menjadi pelayan warga dan kegigihan anda melawan korupsi – musuh besar bansga ini – pasti menjadi legacy yang akan dicatat sejarah.
Selamat bekerja Anies-Andi, warga menanti janji-jani anda dan untuk segenap warga Jakarta dan segenap elemen bangsa, mari kita merenung dan mengevaluasi diri masing-masing agar memberi pencerahan bagi bangsa ini ke depannya.
Yang terpenting, jangan ada lagi warga yang terprovokasi ulah pemecah belah NKRI dalam Pilkada atau Pilpres mendatang.
