Transformasi digital tengah mengubah wajah sistem kesehatan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kini masyarakat dapat berkonsultasi dengan dokter melalui telemedisin, memperoleh informasi kesehatan melalui aplikasi di telepon genggam, memantau kondisi penyakit kronis secara jarak jauh, hingga mengakses rekam medis elektronik tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Teknologi telah membuka peluang besar untuk memperluas akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan efisiensi sistem kesehatan.
Namun, di balik berbagai kemajuan tersebut, terdapat tantangan yang semakin mendapat perhatian global: apakah teknologi kesehatan digital benar-benar dapat digunakan oleh semua orang?
Pertanyaan ini menjadi sangat relevan ketika kita melihat kenyataan di lapangan. Bayangkan seorang penyandang disabilitas netra yang ingin menggunakan aplikasi konsultasi kesehatan, tetapi aplikasi tersebut tidak dapat dibaca oleh perangkat pembaca layar. Atau seorang lanjut usia yang kesulitan memahami tampilan aplikasi karena ukuran huruf yang terlalu kecil dan navigasi yang rumit. Di daerah terpencil, masyarakat mungkin memiliki akses internet yang terbatas sehingga aplikasi dengan kebutuhan data yang besar menjadi sulit digunakan. Perempuan dan anak-anak juga dapat menghadapi risiko keamanan digital yang berbeda, mulai dari pelanggaran privasi hingga penyalahgunaan data pribadi.
Dalam kondisi seperti itu, teknologi yang dirancang untuk mempermudah akses kesehatan justru berpotensi menciptakan hambatan baru bagi sebagian kelompok masyarakat.
Menurut World Health Organization (WHO), sekitar 16% populasi dunia atau lebih dari 1,3 miliar orang hidup dengan disabilitas, menjadikannya kelompok minoritas terbesar di dunia. Seiring meningkatnya penggunaan teknologi dalam layanan publik, termasuk kesehatan, tantangan digital yang dihadapi kelompok ini menjadi perhatian global. Banyak penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam mengakses situs web, aplikasi, maupun layanan digital karena desain yang belum memperhatikan kebutuhan aksesibilitas.
Di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat lebih dari 22 juta penduduk usia di atas lima tahun yang mengalami kesulitan fungsional dalam berbagai tingkat. Angka ini belum termasuk kelompok lansia yang jumlahnya terus meningkat dan diperkirakan akan mencapai hampir 20% dari total populasi pada tahun 2045. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan teknologi kesehatan yang mudah diakses bukanlah kebutuhan segelintir orang, melainkan kebutuhan sebagian besar masyarakat sepanjang siklus hidupnya.
Kesadaran akan pentingnya isu tersebut mendorong Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan Pedoman dan Instrumen Inklusivitas bagi Teknologi Digital Kesehatan pada ajang Sandbox Kesehatan Summit 2026. Pedoman ini menjadi salah satu tonggak penting dalam memastikan bahwa transformasi digital kesehatan di Indonesia tidak hanya menghadirkan inovasi, tetapi juga menjamin akses yang adil, aman, dan bermakna bagi seluruh masyarakat.
Peluncuran pedoman tersebut merupakan bagian dari perjalanan tiga tahun Health Sandbox, sebuah inisiatif nasional yang dirancang untuk mempercepat inovasi kesehatan melalui pengujian teknologi, pendampingan inovator, pengumpulan bukti, serta penyusunan rekomendasi kebijakan. Beragam inovasi yang mengikuti proses sandbox memberikan pelajaran berharga bahwa pengembangan teknologi kesehatan tidak cukup hanya berfokus pada aspek fungsional dan bisnis. Inovasi juga harus mampu menjawab kebutuhan pengguna yang sangat beragam, termasuk kelompok rentan dan kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam desain teknologi.
Yang membuat pedoman ini memiliki nilai strategis adalah pendekatannya yang menggabungkan berbagai standar dan praktik terbaik internasional yang selama ini menjadi acuan global dalam pengembangan teknologi yang inklusif. Pedoman ini mengadaptasi prinsip-prinsip dari WHO-ITU Global Standard for Accessibility of Telehealth Services, yang memberikan panduan bagaimana layanan telehealth dapat diakses secara setara oleh penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, pedoman ini juga merujuk pada Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 yang dikembangkan oleh World Wide Web Consortium (W3C), standar internasional yang digunakan oleh berbagai organisasi dunia untuk memastikan situs web dan aplikasi dapat diakses oleh seluruh pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan sensorik maupun kognitif
Dari perspektif tata kelola, pedoman ini mengadopsi prinsip-prinsip dari ISO/IEC 38500 yang menekankan pentingnya tata kelola teknologi informasi yang bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan pengguna. Sementara itu, aspek pengembangan antarmuka yang inklusif diperkuat melalui rujukan pada ISO/IEC 30071-1, standar internasional yang berfokus pada integrasi aksesibilitas dalam proses desain dan pengembangan produk digital. Di samping berbagai standar tersebut, pedoman ini juga mengakomodasi prinsip global mengenai Safety by Design dan pendekatan human-centered design yang semakin banyak digunakan dalam pengembangan layanan digital di berbagai negara.
Penerapan standar-standar global tersebut diterjemahkan ke dalam konteks Indonesia melalui tiga pilar utama, yaitu aksesibilitas, perlindungan dan keamanan digital, serta pelayanan yang berpusat pada pengguna. Dengan demikian, pedoman ini tidak hanya menjadi kumpulan prinsip normatif, tetapi juga menjadi instrumen praktis yang dapat digunakan oleh pengembang aplikasi, startup kesehatan digital, rumah sakit, maupun penyelenggara sistem elektronik bidang kesehatan untuk melakukan penilaian dan perbaikan terhadap layanan mereka.
Pentingnya pendekatan ini dapat dilihat dari berbagai contoh nyata. Sebuah aplikasi pendaftaran rumah sakit yang menyediakan fitur pembaca teks otomatis, pilihan ukuran huruf yang fleksibel, serta kontras warna yang memadai akan jauh lebih mudah digunakan oleh penyandang disabilitas netra maupun lanjut usia. Fitur konsultasi kesehatan yang memungkinkan penggunaan bahasa sederhana dan navigasi yang intuitif dapat membantu pengguna dengan tingkat literasi digital yang beragam. Sementara itu, mekanisme perlindungan data yang kuat dan pengaturan privasi yang transparan dapat meningkatkan rasa aman bagi pengguna ketika membagikan informasi kesehatan yang bersifat sensitif.
Contoh lain dapat ditemukan pada layanan kesehatan mental digital. Bagi sebagian pengguna, khususnya remaja dan kelompok rentan, akses terhadap bantuan kesehatan mental sering kali diawali melalui platform digital. Ketika platform tersebut menyediakan fitur keamanan yang memadai, proses persetujuan yang jelas, serta desain yang berorientasi pada keamanan pengguna, risiko penyalahgunaan maupun kebocoran data dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa inklusivitas tidak hanya berbicara tentang akses, tetapi juga tentang perlindungan dan pengalaman pengguna secara menyeluruh.
Keunggulan lain dari penyusunan pedoman ini adalah pendekatan partisipatif yang digunakan. Dokumen ini tidak hanya disusun oleh regulator, akademisi, dan pakar teknologi. Perwakilan penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, lanjut usia, orang yang hidup dengan HIV, serta pengguna layanan kesehatan jiwa turut dilibatkan dalam proses pengembangannya. Pengalaman hidup mereka menjadi sumber pembelajaran yang penting untuk memahami hambatan nyata yang sering kali tidak terlihat oleh para pengembang teknologi
Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan global yang semakin mengakui bahwa keberhasilan transformasi digital tidak ditentukan hanya oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh kemampuan teknologi tersebut untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sebuah aplikasi kesehatan yang digunakan oleh jutaan orang tetapi mengecualikan sebagian kelompok masyarakat tidak dapat disebut sepenuhnya berhasil. Sebaliknya, teknologi yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok paling rentan justru akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi semua pengguna.
Di tengah ambisi Indonesia untuk memperkuat sistem kesehatan melalui transformasi digital, peluncuran Pedoman dan Instrumen Inklusivitas bagi Teknologi Digital Kesehatan mengirimkan pesan yang kuat bahwa inovasi dan inklusivitas harus berjalan beriringan. Transformasi digital yang sesungguhnya bukan hanya tentang menghadirkan teknologi baru, tetapi tentang memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang usia, kondisi kesehatan, kemampuan fisik, gender, lokasi geografis, maupun latar belakang sosial ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dari kemajuan teknologi kesehatan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan teknologi kesehatan digital bukanlah seberapa canggih fitur yang dimilikinya, melainkan seberapa banyak kehidupan yang dapat dijangkau, dilindungi, dan ditingkatkan kualitasnya. Inklusivitas bukan lagi pilihan tambahan dalam pengembangan teknologi kesehatan, melainkan fondasi yang harus dibangun sejak awal agar transformasi digital benar-benar tidak meninggalkan siapa pun. (IP)
