INDEKS demokrasi Indonesia yang belum mencapai tahap ideal sejak dua dekade pascareformasi, dalam lima tahun terakhir ini malah cenderung turun antara lain disebabkan menurunnya kebebasan sipil.
Freedom in the World, Freedom House seperti dikutip Kompas, Rabu (16/5) menyebutkan, Indonesia pernah memperoleh skor terendah dalam berdemokrasi yakni 5 (skala 0 – 7, makin kecil makin baik).
Indeks yang dipengaruhi oleh dua faktor yakni partisipasi politik dan kebebasan sipil itu secara perlahan membaik pasca Orde Baru yakni pada skor 2,5 sejak 2006 sampai 2013.
Namun pada kurun waktu sejak 2014 hingga kini skor indek demokrasi turun ke skor 3 sejalan dengan penurunan tingkat kebebasan sipil yang menurut Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencerminkan bahwa negara belum serius menjamin kebebasan sipil sebagai bagian negara demokrasi.
“Indonesia mengalami penurunan demokrasi dalam lima tahun terakhir ini, padahal tadinya sempat naik perlahan setelah pergantian dari rezim Suharto, “ kata pimpinan SMRC Saiful Mujani seraya menambahkan, hal itu menunjukkan bahwa aspek kebebasan sipil belum dilindungi secara penuh oleh negara.
Salah satu penyebab penurunan indeks demokrasi tersebut, lanjutnya, yakni akibat meningkatnya jumlah orang yang tidak disukai karena perbedaan identitas, baik suku, ras, agama mau pun antargolongan (SARA). “Indonesia masih belum selesai dalam toleransi politik, “ ujarnya.
Sementara menurut data Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan SMRC pada 2017, sebanyak 69,1 persen masyarakat menyatakan memiliki kelompok yang tidak disukai seperti komunis, LGBT, NIIS, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Yahudi, meningkat dibandingkan 51,9 persen sebelumnya.
“Jika ditanya, mulai dari elite sampai massa, semua menginginkan demokrasi sebagai sistem politik, namun terhadap hak-hak kelompok yang berbeda identitasnya mereka sangat selektif dan bias terhadap identitas masing-masing.
“Gejala terseut memunculkan gejala demokrat yang tidak toleran, “ tuturnya.
Sementara peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris menilai, negara harus konsisten dalam penegakan supremasi hukum untuk menjamin hak dan kebebasan sipil, karena jika hal itu tidak terwujud, sama halnya dengan replika otentik belaka dari politik rezim Orba.
Sedangkan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Tuti Angraini menilai, tantangan pemilu dan demokrasi di Indonesia saat ini adalah kabar bohong atau hoaks.
“Apalagi di era pasca kebenaran (post truth era), fakta tidak lebih penting dari emosi yang memengaruhi penentuan kebijakan, “ tuturnya.
Dekan Ilmu Administrasi UI Eko Prasojo menilai, penerapan desentralisasi selama 17 tahun belum mampu mewujdukan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah, malah justeru memunculkan sistem pemerinathan yang buruk , terutrama dinasti oligarki.
“Dinasti oligarki dapat merusak kualitas birokrasi, karena satuan kerja perangkat (SKPD) daerah mudah diintervensi, “ kata Eko.
Masih panjang jalan demokrasi Indonesia, apalagi banyak kepentingan yang berupaya menjegalnya. (Freedom House/Kompas/NS)
