SEKITAR 61 juta dari seluruhnya 83 jutawarga Iran melakukan pencoblosan dalam Pemilu yang digelar, Jumat (28/6) dan baru rampung Sabtu dini hari waktu setempat setelah diperpanjang dua kali tiga jam.
Pemilu yang semula baru akan diselenggarakan pada 2025 dipercepat akibat wafatnya Presiden petahana Ebrahim Raisi dalam kecelakaan helikopter pada 19 Mei 2024 dan sesuai konstitusi Iran, pemilu harus digelar 60 hari setelah presiden berhalangan tetap.
Helikopter yang membawa presiden jatuh di daerah pegunungan dan hutan di Iran barat laut dalam perjalanan kembali ke Tabriz, ibu kota provinsi Azerbaijan Timur, menewaskan tujuh orang, selain Raisi, juga menlu Hossein Amirabdollahian.
Ada empat kandidat yang maju yakni Mohammad Baqer Qalibaf, (mantan walikota Teheran), Saeed Jalili (mantan perunding nuklir), Masoud Pezeshkian (anggota DPR), dan Mostafa Pourmphammadi, (mantan mendagri), sementara dua kandidat yakni Amer Hosein Ghazizadeh Hashemi dan Alireza Zakani mengundurkan diri.
Reuters memprediksi, Pemilu Iran kali ini kemungkinan tidak akan membawa perubahan besar dalam kebijakan Republik Islam, namun hasilnya dapat mempengaruhi suksesi Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang berkuasa sejak 1989.
Sementara al Jazeera memberitakan, dari empat kandidat, Saeed Jalili tampaknya berpeluang besar karena memenuhi sejumlah kriteria yang dipersyaratkan, termasuk kedekatan relasi dari sejumlh lembaga dan dengan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei serta satuan Garda Revolusi.
Politikus konservatif yang pernah menjadi Sekretaris Dewan Keamanan Iran sejak 2007 hingga 2013 itu juga hubunganya dikenal dekat dengan mendiang presiden Ebrahim Raisi.
Tidak ada kandidat reformis atau moderat yang disetujui untuk ikut dalam pilpres tiga tahun terakhir, namun Dewan Wali, badan resmi yang berwenang memilih dan mengesahkan kandidat, mengizinkan tokoh reformis, Masoud Pezeshkian tampil melawan kubu konservatif yang didominasi oleh ketua parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf dan Jalili.
Pemungutan suara kali ini digelar di tengah eskalasi ketegangan tinggi antara Iran dengan musuh bebuyutannya, Israel dan AS seiring berkecamuknya perang Gaza dan ancaman balasan Israel atas serangan rudal-rudal Iran ke posisi negara Yahudi itu pasca kematian dua jenderal Garda Revolusi Iran akibat serangan dron Israel.
Pemeritahan otoriter, krisis ekonomi akibat sanksi embargo dari AS dan Barat serta kegagalan upaya reformasi dalam beberapa dekade terakhir telah membuat publik kecewa pada rezim yang didominasi oleh para ulama.
Saeed Jalili, salah satu kontestan pemilu yang mantan negosiator nuklir ultra konservatif yang dikenal karena sikap anti-Baratnya yang tanpa kompromi sebagai kandidat dari kubu ultrakonservatif garis keras.
Jajak pendapat menunjukkan, meskipun Jalili pada awalnya unggul atas para pesaingnya, kandidat yang relatif moderat, Masoud Pezeshkian yang dudukung kaum muda justru elektabilitasnya terus naik.
Pezeshkian yang berprofesi ahli bedah jantung dan pernah menjabat menteri kesehatan dari 2001 hingga 2005 di bawah Presiden Mohammed Khatami, dikenal sebagai seorang tokoh reformis.
Pezeshkian juga mengasosiasikan dirinya dengan rezim mantan Presiden Hassan Rouhani yang relatif moderat, tercermin dari hasil kesepakatan nuklir Iran dengan negara-negara Barat pada 2015. Jajak pendapat memprediksi, Pezeshkian akan meraih 24,4 persen suara.
Tahun 2021 Pezeshkian sebearnya sudah ingin mencalonkan diri sebagai presiden pada peilu 2021, namun saat itu Dewan Wali menolak.
Beberapa orang melihat keputusan panel untuk mengizinkannya mencalonkan diri sebagai presiden kali ini sebagai taktik untuk menarik lebih banyak orang untuk memberikan suara mereka, dalam upaya mendapatkan legitimasi untuk pemungutan suara.
Asa sayap reformis
Pencalonan Pezeshkian, yang sampai saat ini relatif tidak dikenal, telah menghidupkan kembali harapan-harapan bagi sayap reformis Iran setelah bertahun-tahun didominasi oleh kubu konservatif dan ultra konservatif.
Presiden reformis terakhir Iran, Mohammad Khatami, memujinya sebagai sosok yang “jujur, adil, dan penuh perhatian”.
Sebaliknya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bersikeras bahwa “kandidat yang paling memenuhi syarat” haruslah “orang yang benar-benar yakin pada prinsip-prinsip Revolusi Islam” pada tahun 1979 yang berhasil menggulingkan monarki dukungan AS.
Khamenei menambahkan, presiden berikutnya harus memungkinkan Iran “untuk bergerak maju tanpa bergantung pada negara-negara asing”, meskipun ia menambahkan bahwa Iran tidak boleh “memutuskan hubungannya dengan dunia”.
Pezeshkian telah mendesak upaya-upaya untuk menyelamatkan perjanjian tersebut dan mendorng pencabutan sanksi-sanksi ekonomi dari AS dan negara-negara Barat yang melumpuhkan.
“Apakah kita harus selamanya memusuhi Amerika, atau apakah kita bercita-cita untuk menyelesaikan masalah kita dengan negara ini?” tanyanya.
Isu kontroversial di Iran misalnya terkait perlakuan brutal aparat pasca demonstrasi besar-besaran menyusul kematian Jina Mahsa Amini (22 tahun) dalam tahanan polisi, setelah dia ditangkap karena tuduhan tidak mengenakan hijab pada September 2022.
Tindakan keras terhadap protes-protes atas kematian Amini menciptakan keterbelahan mendalam masyarakat Iran dan semakin memperparah keabaian para calon pemilih di negara tersebut.
Pourmohammadi, satu-satunya kandidat dari kalangan ulama mengatakan, “dalam situasi apa pun orang tidak boleh memperlakukan perempuan Iran dengan kejam”.
Dalam rezim Islam Iran, presiden bukanlah kepala negara, melainkan hanya kepala pemerintahan, meskipun dipilih melalui hak pilih universal edangkan otoritas sebenarnya ada di tangan Pemimpin Tertinggi yang sejak 1989 dijabat oleh Ayatollah Ali Khamenei.
Khamenei juga memiliki pengaruh terhadap Dewan Wali, yang memutuskan kandidat yang boleh mencalonkan diri sebagai presiden.
Serahkan saja siapa yang jadi pilihan rakyat Iran, seperti yang diusung kredo lawas “vox populi vo dei”, suara rakyat adalah suara tuhan. (berbagai sumber/ns)
 diikuti empat paslon presiden.){kind=link}