MENJELANG tutup tahun 2018 ini di Jakarta Timur sedang musim pemilihan Ketua RW. Sebagaimana Ketua RT, menjadi Ketua RW itu sebetulnya jabatan kemasyarakatan yang bersifat sosial. Kebanyakan orang mau jadi RW karena “ditodong” warga. Tapi ada memang di sejumlah tempat di Jakarta, jabatan Ketua RW jadi rebutan, sehingga proses pemilihan seperti Pilkada saja laiknya. Dan ternyata, ada juga sosok RW bisa terpilih kembali hanya modal santun dan supel, meski pengelolaan keuangan amburadul.
Sesuai namanya yang pakai “rukun”, tujuan lembaga RW untuk membuat warga rukun, sehingga memudahkan kerja Pak Lurah. Tapi kenapa kebanyakan orang males ditunjuk, ya karena jadi RW itu lebih banyak tak enaknya ketimbang enaknya. Jika ada apa-apa yang disalahkan RT dan RW-nya. Tapi giliran diajak rapat dan kerjabakti, malas hadir dengan alasan kesibukan.
Hanya di Jakarta sepertinya, Ketua RT dan RW dapat “gaji”, meski tak memadai karena bahasa kerennya sekedar dana operasional. Hanya di daerah tertentu Ibukota, orang berebut menjadi Pak RW. Menjelang pemilihan suasananya seperti Pilkada saja, bahkan pakai money politic segala. Di tahun 2013 diberitakan, untuk menjadi Ketua RW di wilayah RW 01 Meruya Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat peminat harus bayar Rp 5 juta. Usut punya usut, ternyata uang itu untuk mendanai pemilihan, yang membutuhkan tenda, konsumsi dan sound sistem.
Di masa Gubernur Ahok, gaji RW itu sebesar Rp 2 juta dan harus dipertanggungjawabkan secara detil. Di masa Gubernur Anies Baswedan, gaji ditingkatkan jadi Rp 2,5 juta sebulan dan tak perlu bikin laporan penggunaan ke Pemprov DKI. Enak kan? Jaman Gubernur Ahok RT-RW ngomel-ngomel karena diwajibkan laporan sistem Qlue, di mana banyak RT-RW masih gagap medsos.
Dengan honor sebesar Rp 2,5 juta, dengan bahasa santunnya untuk “biaya operasional” sungguh tak mencukupi. Apa lagi sudah menjadi salah kaprah, banyak RW menggunakan dana operasional untuk operasional dapurnya. Saking kurangnya itu honor, ada RW yang rajin mengambil uang sewa lapangan dari sekolah-sekolah untuk kantong pribadi, bukan diserahkan ke Bendahara. Bahkan ada, sudah tak lagi menjabat Ketua RW masih juga mengambil sewa lapangan ke sekolah-sekolah.
Paling parah, ada RW yang terima bantuan BUMN untuk bikin gapura dengan dana berpuluh-puluh juta, tapi semua diterima sendiri, dikerjakan sendiri, tanpa bentuk panitia yang melibatkan RT-RW di lingkungannya. Tapi anehnya, dia bisa terpilih kembali hanya karena modal santun dan supel dalam pergaulan. Borok-borok pengeloaan keuangan, warga tak lagi peduli dan tak mau tahu, karena tertutup oleh kesupelan dan akrabnya pada warga.
Paling parah di Kelurahan Papanggo Jakarta Utara. Belum lama ini Ketua RW 09 menuntut sejumlah warganya ke Pengadilan gara-gara memprotes pengelolaan keuangan yang tertutup. Selama dua priode menjabat (6 tahun) tak pernah ada laporan keuangan. Untung saja gugatan itu ditolak majelis hakim PN Jakarta Utara.
Demi pengurusan RW yang bersih, seharusnya setiap tahun ada laporan ke RT bagaimana keluar masuknya uang. Sebab ada juga RW yang “nakal”. Berkat kesupelan dan keahliannya melobi orang, dalam HUT RI banyak menerima sumbangan gede dari warga. Tapi uang itu dikantongi sendiri. Yang kecil-kecil saja yang masuk bendahara. Begitu ditanya ke mana dibelanjakan uang itu, bingung tak bisa memberikan laporan dengan alasan lupa. “Sudahlah, dipas-pasain sajalah,” begitu alasan Pak RW pada akhirnya. (Cantrik Metaram)
