JAKARTA, KBKNEWS.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat kerugian akibat kerusakan infrastruktur pasca-demonstrasi mencapai Rp55 miliar.
Kerusakan terjadi pada beberapa fasilitas umum, seperti Halte Transjakarta dan Stasiun MRT Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan kerusakan di antaranya dialami oleh dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yakni PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta. Selain itu, kerusakan juga terjadi pada sejumlah kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di wilayah ibu kota.
Dari jumlah tersebut, kerugian akibat kerusakan infrastruktur PT MRT Jakarta sebesar Rp3,3 miliar, kemudian kerusakan infrastruktur Transjakarta sekitar Rp41,6 miliar, sementara kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya Rp5,5 miliar.
Dia mengatakan terdapat 22 halte Transjakarta, baik Bus Rapid Transit (BRT/jalur khusus) maupun non-BRT, ditambah satu pintu tol yang rusak imbas unjuk rasa pada pekan lalu.
Dari jumlah tersebut, enam halte Transjakarta di antaranya dibakar dan dijarah, lalu 16 halte lainnya dirusak dan dijadikan sasaran vandalisme oleh oknum tak bertanggung jawab.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sambung dia, sudah mulai memperbaiki seluruh halte yang mengalami kerusakan itu sejak Sabtu (30/8).
“Seluruh halte yang dirusak tersebut, mulai dari hari Sabtu sudah dilakukan pembersihan, dan segera akan kami lakukan perbaikan. Mudah-mudahan, baik yang rusak sedang, rusak berat, bisa kami selesaikan tanggal 8 atau 9 September 2025,” ujar Pramono.
Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, menegaskan pihaknya telah mengidentifikasi pelaku perusakan atau penjarahan fasilitas umum. Namun, dia belum dapat menyebutkan jumlah mereka.
“Untuk yang melakukan perusakan atau penjarahan, kami sudah mendeteksi, sudah, tinggal tunggu saja, kita melakukan tindakan tegas untuk penangkapan. Untuk jumlah, nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena itu teknis. Tim kami masih bekerja,” ujar Asep.
